Archive for the 'Berita Hukum Pidana' Category

UU ITE (Tidak) Ramah Facebook?

Oleh: Amrie Hakim *)

[5/12/08]

“Sesuai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik, maka dengan adanya kesepakatan anda dan saya dengan cara meng-klik menerima [accept] maka segala sesuatu info elektronik yang Anda peroleh baik langsung atau tidak langsung melalui facebook kami, Anda menyetujui bahwa segalanya tidak memiliki pembuktian hukum yang sempurna, namun semata-mata hanya sebagai alat/media untuk membina keakraban belaka.”

Continue reading ‘UU ITE (Tidak) Ramah Facebook?’

UU ITE Bungkam Kebebasan Berpendapat

Media Indonesia

Kamis, 04 Desember 2008 00:01 WIB

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ALIANSI Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia (ANRHTI) menyatakan keberatan atas UU ITE karena membatasi hak berpendapat dan berkomunikasi.
“Percakapan atau penyebaran informasi yang dilakukan secara pribadi, bukan di muka umum, harusnya bukan bentuk tindak pidana. Namun UU ITE mengkriminalisasi hal itu,” ujar Anggara, Koordinator ANRHTI di Jakarta, kemarin.

Continue reading ‘UU ITE Bungkam Kebebasan Berpendapat’

Undang-Undang No 11/2008 Rawan Disalahgunakan

Kamis, 4 Desember 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai rawan penyalahgunaan.

Continue reading ‘Undang-Undang No 11/2008 Rawan Disalahgunakan’

Putusan Perkara Kesusilaan Tak Perlu Dipublikasikan

HukumOnline

[20/11/08]

Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia sampaikan petisi ke Presiden.

Berkas perkara kesusilaan seperti pemerkosaan biasanya membeberkan secara detail dan vulgar terjadinya tindak pidana. Meskipun pada saat pemeriksaan saksi dan terdakwa dilakukan tertutup, materi yang mereka sampaikan tetap tercatat dalam putusan pengadilan. Jika detil terjadinya tindak pidana pemerkosaan dimuat di situs peradilan, secara tidak langsung berarti membawa uraian bernada pornografi ke ranah publik. Kalau sudah dimasukkan laman Mahkamah Agung berarti pula semua orang bisa mengakses.

Continue reading ‘Putusan Perkara Kesusilaan Tak Perlu Dipublikasikan’

MA Jatuhkan Vonis Pidana Ketenagakerjaan

Mahkamah Agung kuatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menghukum pengusaha ‘bandel’ yang tidak membayar upah pekerjanya. Sanksinya denda sebesar Rp15 juta.

Continue reading ‘MA Jatuhkan Vonis Pidana Ketenagakerjaan’

Petisi: Revisi UU ITE Segera

Berikut adalah petisi untuk mendorong revisi UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rencananya petisi ini akan ada disebarkan melalui milis dan blog juga akan dicetak juga. Versi cetaknya akan di cetak secepatnya untuk disebarluaskan.

Jika rekans setuju dengan isi petisi ini, kami persilahkan untuk mengisinya dan dikirim melalui email ke aliansi dot ite at gmail dot com dan jika memungkinkan, mohon disebarluaskan.

Karena petisi ini akan diserahkan ke pemerintah sekitar Desember 2008

Terima kasih

Unduh petisi

Akui Salah Identifikasi, Polisi Tetap Bantah Ada Eror in Persona

Polisi umumkan hasil Tes DNA mayat di kebun tebu sebagai Fauzin Suyanto dan pastikan penyidik salah identifikasi, tapi tetap menolak dikatakan error in persona. Belakangan, pembunuhan yang dilakukan Kemat Cs ini malah dikait-kaitkan dengan Ryan. Satu saksi sedang dalam pengejaran.

 

Continue reading ‘Akui Salah Identifikasi, Polisi Tetap Bantah Ada Eror in Persona’

‘Bila Permohonan Dikabulkan, Amrozi Cs Bisa Digantung’

Amrozi Cs sepertinya harus bersiap-siap lebih tersiksa bila permohonannya dikabulkan MK. Pasalnya, bila eksekusi tata cara tembak mati dinyatakan inkonstitusional, maka pengaturan eksekusi bisa kembali ke Pasal 11 KUHP, yaitu, dengan cara digantung.

 

 

 

 

Continue reading ‘‘Bila Permohonan Dikabulkan, Amrozi Cs Bisa Digantung’’

Hakim Kurang Menggali Unsur Kepentingan Umum dalam Penghinaan

Meskipun pasal 310 KUHP dihilangkan bukan berarti menghapus hak orang untuk menggugat secara perdata tuduhan pencemaran nama.

 

Continue reading ‘Hakim Kurang Menggali Unsur Kepentingan Umum dalam Penghinaan’

MK Tolak Uji Pasal Penghinaan

Penulis : Hendra Makmur

 

JAKARTA–MI: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi sanksi penjara pada pasal penghinaan dalam KUHP. Permohonan yang diajukan oleh dua wartawan, Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis dinilai lebih merupakan permasalahan penerapan norma UU, bukan konstitusionalitas norma UU.

 

Continue reading ‘MK Tolak Uji Pasal Penghinaan’

MK Tolak Uji Materi Pasal Pencemaran Nama

15 Agustus 2008 – 20:6 WIB

 

Hervin Saputra

 

VHRmedia, Jakarta – Mahkamah Konstitusi menolak uji UU KUHP yang diajukan Pemimpin Umum Surat Kabar Radar Jogja Risang Jaya dan kolumnis Bersihar Lubis. Hakim menilai pasal yang mengatur pidana penjara karena pencemaran nama tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

 

Continue reading ‘MK Tolak Uji Materi Pasal Pencemaran Nama’

Sanksi Penjara Masih Relevan untuk Pencemaran Nama Baik

Banyaknya negara yang sudah meninggalkan sanksi penjara bagi pelaku pencemaran nama baik tak membuat MK bergeming. Setiap negara punya kultur budaya masing-masing.

 

Continue reading ‘Sanksi Penjara Masih Relevan untuk Pencemaran Nama Baik’

“Jangan Sekali-Sekali Menerjemahkan Pasal 310 itu Delik Pers”

Amir Syamsuddin:
“Jangan Sekali-Sekali Menerjemahkan Pasal 310 itu Delik Pers”

[31/7/08]

 

Kepentingan umum tidak bisa diartikan sembarangan. Harus dilihat secara kontekstual, peristiwanya bagaimana sehingga bisa dianggap kepentingan umum. Kalau pers terlalu takut digugat, fungsi pers sebagai penyalur informasi tidak berjalan.

 

Continue reading ‘“Jangan Sekali-Sekali Menerjemahkan Pasal 310 itu Delik Pers”’

Sanksi Pidana Tidak Relevan


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Jumat, 25 Juli 2008 | 00:51 WIB

Jakarta, Kompas – Pakar perbandingan hukum internasional, Toby Daniel Mendell, menyatakan, sanksi pidana untuk kasus pencemaran nama baik sudah tidak relevan lagi di dunia modern. Banyak negara sudah meninggalkan ketentuan itu dan menggantinya dengan sanksi perdata. Sanksi pidana dinilai tidak proporsional dan berlebihan untuk menghukum suatu tindak pencemaran nama baik.

Continue reading ‘Sanksi Pidana Tidak Relevan’

Banyak Negara Hilangkan Sanksi Penjara Pencemaran Nama Baik

Ahli dari Kanada Toby Daniel Mendel mengatakan sejumlah negara di dunia telah mengalihkan sanksi penjara bagi pelaku pencemaran nama baik menjadi perdata. Meski beberapa negara Eropa masih mempertahankan sanksi penjara dalam sistem hukumnya, namun sudah jarang sekali diterapkan dalam praktek.

Continue reading ‘Banyak Negara Hilangkan Sanksi Penjara Pencemaran Nama Baik’


SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

April 2014
S S R K J S M
« Des    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Blog Stats

  • 68,530 hits

Flickr Photos

Orange Moon - Full Lunar Eclipse

Mormom Row Panorama

OmniscientNarrators

More Photos

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.