AJI I Desantara I ELSAM I HuMA I LBH APIK
Barda Nawawi Arief
Pembangunan Hukum Nasional sarat dengan amanat nasional untuk melakukan “pendekatan kultural dan religius”:
1. Seminar Hukum Nasional ke-I/1963
2. Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana Khusus(Denpasar, 19 Maret 1975)
3. Seminar Hukum Nasional ke-IV/1979
4. Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980
5. Seminar Hukum Nasional VI/1995
6. Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII/2003
Download proseding diskusi di sini
Abdul Haris Semendawai, SH, LLM (Aliansi Nasional Reformasi)
Dari Aliansi nasional reformasi KUHP, prosedur seperti apa dalam pembahasan KUHP apabila dibahas di DPR. Kenapa penting, karena selama ini kalau dilihat proses pembahasannya selalui tertuju pada substansi KUHP sendiri, kami khawatir prosesnya terkatung-katung dan bisa tidak tuntas. Ini berangkat dari beberapa pengalaman yang terjadi selama ini terhadap perumusan KUHP. Proses ini sudah berlangsung selama 40 tahun, sudah lama prosesnya di pemerintah, kalau diikuti DPR kita tidak tahu kapan akan menjadi kenyataan. Diharapkan dapat menyumbangkan saran, dan apakah pemerintah sudah mempunyai formula dan bagaimana DPR mensikapi KUHP ini.
Download proseding diskusi di sini
Pembukaan dari Asep:
Assalamu’alaikum wr. Wb. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucakan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir hari ini. Diskusi Panel ini adalah proses lanjutan dari seminar yang telah berlangsung dari pagi hari tadi, dengan keynote spaker Ibu Harkristuti Harkrisnowo dan Bapak Barda Nawawi Arif. Sekarang kita akan masuk pada tema-tema revisi, dan di Panel A ini kita akan membahas mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dalam RKUHP. Sudah ada tiga orang narasumber yang hadir disini, yaitu DR. Bapak Suparto Wijoyo dari Universitas Airlangga, Bpk Rino Subagyo -Direktur ICEL kemudian tim peneliti dari HuMa sendiri yang nanti diwakili oleh Sdr. Bernadinus Steny. Saya informasikan bahwa Bpk. Sony Keraf dengan sangat menyesal telah membatalkan kesediaannya untuk menjadi pembicara satu hari sebelum acara ini dengan alasan ada rapat di DPP PDIP. Jadi itulah situasinya, padahal kita berharap sekali Pak Sony bisa memberikan informasi legislasinya tentang RKUHP ini, bagaimana konfigurasi politiknya di DPR. Tapi saya kira kehadiran tiga narasumber kita di depan ini, tetap akan memberi makna tersendiri dalam diskusi kita hari ini.
Download proseding diskusi di sini
Agung Putri (Aliansi Nasional Reformasi KUHP- Direktur Eksekutif ELSAM)
Selamat pagi hadirin. Terima kasih atas kehadirannya untuk berkumpul membahas suatu masalah penting yaitu rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Konsultasi public ini merupakan bagian dari suatu kegiatan Elsam di bidang pengkajian rancangan KUHP yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Ada sejumlah kertas kerja yang lahir dari kajian ini yang digunakan untuk membangun suatu pandangan kritis terhadap rancangan undang-undang tentang KUHP. Kami, sebagai warga masyarakat memandang keterlibatan dan pemantauan terhadap proses revisi ini suatu yang teramat penting. Unsur utama yang ingin dilihat adalah seberapa besar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tercermin didalamnya.
Download proseding diskusi di sini
Salah satu tema yang dibahas di dalam Rancangan KUHP yang ada saat ini adalah Delik Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, sebuah tema yang diharapkan akan menyempurnakan pasal 156a KUHP tentang pidana terhadap tindakan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. “Penyempurnaan” tersebut tercermin dari dua hal; pertama, persoalan delik pidana ini diatur menjadi bab tersendiri. Kedua, pengaturan tentang delik terhadap agama diperluas menjadi 8 pasal, yaitu pasal 341-348. Tampaknya, persoalan yang penting untuk dicermati bukan terletak pada kedua hal tersebut, melainkan pada substansi persoalan yang diatur dalam tiap-tiap pasal. Problem substansial tersebut mencakup istilah-istilah penting seperti menodai, merendahkan, dan menghina yang berpotensi menimbulkan adu tafsir dan kesulitan untuk menentukan siapa yang dikategori melakukan tindakan menodai agama dan sejenisnya.
Ridwan Mansyur
Dalam Era keterbukaan seperti sekarang ini, Sistem Hukum Nasional belumlah tertata secara menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adapt serta memperhabarui ataupun menyempurnakan peraturan-peraturan warisan hukum colonial maupun hukum nasional yang diskriminatif, sehingga masih dirasakan adanya Ketidakadilan Gender, kenyataan yang terjadi pada proses penegakan dan penyelesaian masalah hukum terdapat keadaaan dimana kepentingan perempuan menjadi termarjinalkan, padahal sesungguhnya dalam teori hukum kepentingan tidaklah berlaku subyektif. Teori hukum tidak pernah mengarah pada penyelesaian masalah-masalah hukum konkret atau mengkategorikan masalah-masalah hukum, melainkan hanya pada upaya mempelajari teknik-teknik dan metode yang digunakan dalam dogmatika hukum dan praktik hukum untuk penyelesaian masalah-masalah hukum.
Namun, dalam perkembangannya dewasa ini teori hukum tidak hanya membatasi diri pada studi atas teknik-teknik dan metode-metode yang digunakan oleh dogmatika hukum, namun juga aspek-aspek lain dari dogmatika hukum menjadi objek telaah kritis, seperti model ilmu dari dogmatika hukum atau gambaran manusia dan masyarakat yang secara implicit ada dalam kontruksi yuridis tertentu, jadi keliru kalau dewasa ini berpendapat bahwa objek studi teori hukum hanya digmatika hukum dan bukan hukum itu sendiri atau kenyataan yuridis.
Download proseding diskusi di sini
Prof. Andi Hamzah
Berbicara mengenai Rancangan KUHP bagaimanapun juga kita harus meninjau sejarah perkembangan hokum pidana dan KUHP di Indonesia. Sekarang ini, berlaku KUHP atau Het Wetboek Van Straftrecht (WvS) yang dinyatakan oleh UU No Tahun 1946 sebagai KUHP yang berlaku di Indonesia (diambil dari Wetboek van Straftrecht voor Netherlands Indie (keadaan Tahun 1942) dengan beberapa perubahan dan penambahan. Oleh karena ada daerah yang kembali diduduki oleh NICA (Belanda) sehingga secara defacto pernah berlaku satu KUHP yaitu het wetboek van straftrecht keadaan tahun 1942 tetapi dengan dua versi yang satu KUHP versi UU Noi 1 Tahun 1946 dan yang stau versi NICA. Jadi ada beberapa perbedaan. Baru tahun 1958 dinyatakan yang berlaku ialah versi UU NO 1 Tahun 1946.
Menyangkut Bab Tentang Keamanan Negara KUHP yang berlaku sekarang yang berasal dari het Wetboek Van Straftrecht Voor Ned. Indie, tahun 1915 yang mulai berlaku 1 Januari 1918 yang bersumber pada KUHP Belanda Tahun 1886 sebenarnya tidak mengatur tentang delik ideologi. Jadi, pada umumnya menganut suatu paham atau ideologi tidak diancam dengan pidana kecuali jika mengancam ketertiban umum atau keamanan negara.
Download proseding diskusi di sini
Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai.Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang. Selain itu Pers tidak hanya bagian dari instrumen demokrasi tetapi sekaligus juga sebagai penjaga demokrasi
Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM
Memulai tulisan ini saya ingin mengutip pendapat Jan Remmelink, ahli hukum Pidana tentang KUH Pidana Belanda (Straftrecht) sebagai berikut:
“Tidak dapat dipungkiri bahwa KUH Pidana Belanda (Sr), qua struktur dan perumusan merupakan karya besar dan sampai dengan sekarang setelah 100 th lewat sebelum ketinggalan jaman. Bahkan KUHPidana tersebut masih diberlakukan di Suriname, Kepulauan Antillen dan Aruba serta Indonesia tanpa memunculkan persoalan besar, setidak – tidaknuya demikian menurut penulis”. (Remmelink 2003:39-40) Pendapat Remmelink menggaris bawahi dua hal yaitu, KUHPIdana Belanda qua struktur dan perumusannya merupakan karya besar yang walaupun telah berusia 100 tahun belum ketinggalan jaman. Para penggunanya termasuk Indonesia tidak menghadapi kesulitan besar.
Download proseding diskusi di sini
Ratna Batara Munti (Pengurus LBH-APIK/Kord. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3))
Pentingnya Hukum Berspektif Perempuan
1. Bagaimana hukum dalam rumusan dan prakteknya berdampak pada perempuan.
2. Mengkritisi asumsi netralitas dan objektifitas hukum.
3. Mengidentifikasi kontribusi hukum dalam mensubordinasikan dan mendiskriminasikan perempuan.
4. Bagaimana hukum selanjutnya dapat digunakan untuk merubah situasi yang tidak menguntungkan perempuan (menjamin akses pada keadilan).
Download proseding diskusi di sini
Ratna Batara Munti (Pengurus LBH-APIK/ dan Kord. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3))
RUU masih lebih dititikberatkan pada ”kepentingan negara/penguasa” ketimbang warga negara dan juga kepentingan ’moral mainstream masyarakat’ ketimbang pemenuhan HAM setiap individu warga negara, sehingga dalam sosialisasinya telah menuai berbagai kontroversi dan penolakan dari kelompok-kelompok masyarakat khususnya yang peduli dengan penegakan demokrasi dan HAM di Indonesia. Khususnya terkait dengan isu perempuan, dalam bab mengenai kejahatan kesusilaan telah dirumuskan delik-delik baru yang bias dan diskriminatif karena menempatkan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai potensial sasaran kriminalisasi seperti pada ketentuan mengenai pornografi dan pornoaksi, larangan prostitusi di jalanan yang sangat bias kelas dan jauh dari perlindungan terhadap korban, dan juga dalam perluasan delik perzinahan yang memberi pembenaran terhadap intervensi negara yang terlalu berlebihan dalam kehidupan privat warga negaranya.
Download proseding diskusi di sini
Barda Nawawi Arief
Inti Masalah
• Bagaimana arah perkembangan pasal-pasal kesusilaan secara substansial dalam proses perumusan RUU KUHP? Apa proyeksi ke depan mengenai pasal-pasal kesusilaan?
• Bagaimana perdebatan wacana kesusilaan yang sedang berkembang dalam proses perumusan RUU KUHP? Apa yang menjadi wacana dominan dalam perumusan RKUHP?
• Jadi inti masalahnya:
- Perkembangan substansial & Wacana delik kesusilaan dalam kebijakan formulasi RKUHP?
- Proyeksi ke depan?
Download proseding diskusi di sini
Bivitri Susanti (Direktur Eksekutif PSHK)
Alur pembahasan yang umum untuk RUU yang berasal dari presiden bermula dari dikirimnya RUU dengan Surat Presiden kepada DPR. Keudian Pimpinan DPR akan melaporkannya di dalam Rapat Paripurna dan membahas di dalam Badan Musyawarah (Bamus) mengenai penjadwalan pembahasan dan siapa yang akan membahas RUU tersebut, apakah Komisi tertentu ataukah Panitia Khusus (Pansus). Apabila dibentuk Panitia Khusus, fraksi-fraksi akan mengirimkan daftar nama anggota fraksi yang ditugaskan ke dalam Pansus tersebut. Pansus pun bisa saja ditempatkan di bawah Komisi tertentu yang relevan, dalam hal kejelasan dukungan kelembagaan terhadap Pansus tersebut. Apabila suatu Pansus diletakkan di bawah Komisi III misalnya, maka Sekretariat Komisi III-lah yang akan bertugas mendukung tugas-tugas kesekretariatan Pansus tersebut (penyiapan notulensi, jadwal, laporan singkat/Lapsing, dan lain sebagainya).
Download proseding diskusi di sini
Moderator
Selamat siang, panitia menyediakan waktu untuk kita mulai diskusi panel ini mulai jam 14.00 – 16.00, tapi walaupun belum samapai waktunya mungkin kita percepat saja acara ini, seperti kita ketahui bersama tadi kita sudah mendiskusikan secara umum keterangan tentang RUU KUHP yang tadi sudah dijelaskan. Dan saat ini kita akan membahas secara khusus mengenai perkembangan tindak pidana yang terkait dengan proteksi negara. Di depan sudah ada 3 narasumber yang akan memberikan pandangan kepada kita semua, tapi karena ini sifatnya diskusi panel saya berharap ada umpan balik dari teman-teman / saudara-saudara sekalian.
Download proseding diskusi di sini
Saya akan mengkritisi RUU KUHP ini dalam 2 bagian:
1. Pengkritisan terhadap struktur desain RUU KUHP
2. Kecocokan perkembangan masyarakat dengan apa yang diatur dalam RUU KUHP ini khususnya bagian kesusilaan dan yang berhubungan dengan perempuan
1. Pengkritisan terhadap struktur desain RUU KUHP. Waktu saya membaca apa yang diberikan panitia kepada saya mulai dari awal sampai akhir, saya merasa tersekat dan sesak nafas. Itu adalah reaksi yang langsung terjadi setelah membacanya. Ada 2 alasan mengapa ini terjadi :
a. Saat negara ini diproklamasikan, ada percakapan antara Soekarno dengan salah satu anggota persiapan kemerdekaan. Bung Karno meminta anggota itu mendefinisikan apa yang disebut kemerdekaan .Anggota itu mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah pada saat setiap manusia Indonesia sudah merdeka. Nah Bung Karno mengatakan kalau kita menunggu setiap rakyat Indonesia merdeka maka kita tak akan pernah merdeka. Yang perlu sekarang adalah kemerdekaan politik mendirikan negara yang akan memerdekaan setiap individu yang ada dalam negara itu. Ini secara sejarah.
Download proseding diskusi di sini
|
Tempo Interaktif Oke Zone
New Comments