Penghinaan Presiden, Memainkan Terus Pasal Karet: Pasal karet dipakai lagi untuk menyeret pengunjuk rasa ke meja hijau. Pada Rancangan KUHP baru, pasal ini masih nongol.

Majalah Tempo – SUDAH lebih dari sebulan Wayan Gendo Suardana meringkuk di ruang tahanan Markas Polisi Kota Besar Denpasar. Tubuhnya terlihat lebih kurus ketimbang ketika masih di luar sel. Ujian semester yang seharusnya diikutinya pekan lalu terpaksa dilewatkan begitu saja. Permintaan Rektor Universitas Udayana, I Wayan Wita, agar mahasiswanya bisa berstatus sebagai tahanan luar dengan jaminan dirinya, ditampik polisi. “Saya heran kenapa masih ada penguasa yang sensitif terhadap aksi-aksi seperti yang kami lakukan itu,” ujar Wayan.

Wayan terpaksa mendekam di kantor polisi itu terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan di penghujung Desember 2004. Ketika itu, bersama puluhan mahasiswa Fakultas Hukum ia menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka unjuk rasa dengan berjalan kaki dari kampus di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga gedung DPRD Bali. Sepanjang jalan, sembari mengusung poster bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para mahasiswa menyanyikan lagu-lagu, meneriakkan yel-yel, dan sesekali berorasi di tengah jalan.

Di tengah aksi demo, Wayan menginjak-injak poster bergambar Yudhoyono, dan wusss…, membakarnya. Ulah inilah yang membuat dia berurusan dengan polisi. Ia ditangkap dan diinterograsi. Polisi menuduh Wayan melanggar Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika terbukti, ia bisa dipidana enam tahun penjara. “Membakar foto Presiden sama saja dengan menginjak-injak harga diri bangsa. Gendo telah melakukan perbuatan yang serius,” ujar Kepala Polisi Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Made Mangku Pastika.

Tuduhan ini yang ditolak Agus Samijaya, pengacara dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia yang membela Wayan. Menurut Agus, yang dilakukan Wayan hanya pelanggaran etika, bukan penghinaan terhadap kepala negara. Agus menolak dipakainya Pasal 134 untuk menjerat kliennya. “Pasal itu peninggalan kolonial, ” kata Agus.

Bambang Widjojanto, bekas Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, juga berpendapat Pasal 134 dan 137 (tentang penyebaran penghinaan terhadap presiden dan wakilnya) dulu digunakan pemerintah kolonial Belanda untuk membungkam kebebasan berekspresi. Pasal-pasal itu biasa disebut haatzaai artikelen atau pasal karet. Menurut Bambang, seharusnya pasal itu tidak lagi dipakai.

Di era pemerintahan Soeharto, Pasal 134 dan 137 KUHP pernah menjadi momok bagi para aktivis mahasiswa. Ibarat karet, pasal ini sangat lentur. Penguasa bisa dengan sesuka hati menafsirkan kata “penghinaan” pada pasal itu. “Bahkan di negeri Belanda, pasal-pasal ini sudah tak lagi digunakan,” kata Bambang.

Agaknya, pasal karet itu tak tergerus oleh gelombang pergantian pemerintahan. Pasal ini, misalnya, pernah dibidikkan kepada Muzakir dan Nanang, pengamen dan penjual bambu yang ikut unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM pada Juni 2002. Di depan Istana Negara, kedua pemuda itu membawa gambar Megawati dan Hamzah Haz yang kemudian mereka injak-injak sembari menari-nari. Hakim mengganjar kedua pemuda tanggung itu dengan setahun penjara karena dianggap menghina presiden.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita sudah sering bersuara lantang agar pasal ini dihapus. Menurut dia, kasus penghinaan kepala negara sebaiknya dilihat dari pendekatan individual. “Penghinaan kepala negara lebih baik ditangani sebagai kasus pencemaran nama baik biasa, tidak dikaitkan dengan jabatan seseorang,” kata Romli.

Tentu saja, bukan hanya Romli yang menuntut pasal-pasal karet itu dicoret dari KUHP. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Pembela Pasal 28 kini juga menyoroti rancangan KUHP baru yang sedang dibahas Presiden. Aliansi itu melihat masih bercokolnya sejumlah pasal karet yang mengancam demokrasi. Namun, tidak demikian dengan Loebby Loqman. Pengamat hukum ini tidak sependapat. Dia menganggap pasal penghinaan kepala negara tetap perlu dipertahankan. Alasannya, pasal itu diperlukan untuk melindungi martabat presiden.

Juru bicara Aliansi Pembela 28, Leo Batubara, menganggap pasal-pasal itu tidak jelas rumusannya dan menjadi ancaman serius bagi demokrasi, kebebasan berekspresi, serta kebebasan pers. “Kami menuntut pemerintah merevisi pasal-pasal itu,” kata salah satu pengurus organisasi Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia itu.

L.R. Baskoro dan Rofiki Hasan (Denpasar)

0 Responses to “Penghinaan Presiden, Memainkan Terus Pasal Karet: Pasal karet dipakai lagi untuk menyeret pengunjuk rasa ke meja hijau. Pada Rancangan KUHP baru, pasal ini masih nongol.”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Februari 2005
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: