Putusan MK Tak Berlaku Surut; Pencabutan Pasal Hina Presiden dalam KUHP

Jawa Pos, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal-pasal penghinaan presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku surut. Pencabutan pasal itu hanya berlaku pada kasus yang sedang berjalan (in progress) dan belum memiliki putusan hukum tetap (in kracht).

Demikian pendapat yang disampaikan pakar hukum pidana Universitas Indonesia Rudi Satrio kepada Jawa Pos kemarin. Menurut Rudi, para terpidana kasus penghinaan presiden yang telanjur ditahan dan belum selesai menjalani hukuman bisa mempergunakan putusan MK itu ketika mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

“Terdakwa yang telanjur in kracht tidak bisa apa-apa lagi. Rehabilitasi juga tidak mungkin dilakukan,” katanya.

Dalam kasus penghinaan presiden dengan terdakwa pengacara Eggi Sudjana dan aktivis Pandapotan Lubis, yang proses hukumnya sedang berjalan, Rudi mengatakan dapat diberlakukan pasal 1 ayat 2 KUHP. Bunyi pasalnya: Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” “Secara otomatis, kedua orang tersebut bebas,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam sidang yang diwarnai dissenting opinion (pendapat berbeda) oleh empat hakim di antara sembilan hakim, MK memutuskan mencabut pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP tentang penghinaan kepada presiden. Para hakim MK menilai, pasal karet itu tidak lagi diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia.

Penghapusan pasal yang selama ini menjadi momok para aktivis tentu saja sebuah kabar gembira untuk para pejuang prodemokrasi. Pasal karet itu sering digunakan penguasa untuk membentengi diri dari kritik dan memenjarakan para aktivis.

Meski merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suasana demokratis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata masih mempergunakan pasal tersebut. Tercatat, pada masa pemerintahannya, setidaknya lima orang menjadi pesakitan di pengadilan -Wayan Gendo Suardhana, Bay Harkat Firdaus, Fahrul Rohman, Eggy Sudjana, dan Pandapotan Lubis. Di antara kelima “korban” pasal karet itu hanya Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis yang kini menjalani proses hukum.

Lepas dari implikasi putusan MK, Rudi yang pernah menjadi saksi ahli pada persidangan Fahrul Rohman alias Paung menganggap putusan MK terlalu liberal. Seharusnya bukan pasal penghinaan presiden yang dihilangkan, namun penerapan pasal tersebut yang harus diperbaiki. “Mestinya pasal itu digunakan untuk orang yang menghina presiden, bukan kepada orang yang mengkritik presiden,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Johnson Panjaitan mengungkapkan, putusan MK tidak berlaku bagi pihak yang dihukum pada masa lalu dan telah menyelesaikan hukuman. “Tidak ada dampak apa-apa lagi untuk mereka. Putusan itu kan tidak berlaku surut,” ujarnya.

Putusan MK tersebut direspons gembira oleh para aktivis prodemokrasi. Mereka berharap agar langkah MK diikuti pencabutan pasal-pasal serupa dalam RUU KUHP yang masih dibahas anggota DPR.

“Kita mengharapkan anggota DPR mengikuti arahan MK itu,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Usman Hamid di kantornya kemarin.

Menurut dia, pencabutan pasal itu sesuai dengan semangat demokrasi yang tengah tumbuh mekar di Indonesia. “Syarat dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat,” lanjutnya.

Pesan yang kedua adalah supaya pemerintah tidak kebal kritik oleh rakyat. “Dalam sistem demokrasi, rakyat yang punya perintah. Tapi, dengan pasal-pasal karet itu (hatzai-artikellen), rakyat malah disubordinasikan, diberangus, dan dipidanakan,” tuturnya. Contoh pasal karet lain adalah pencemaran nama baik yang bisa menjerat wartawan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan pengacara publik LBH Jakarta Hermawanto, yang hari-harinya mendampingi aktivis yang dituduh menghina presiden. “Ini surprised. Dan, ini adalah persepktif baru bagi demokrasi Indonesia yang memang mengarah ke sana,” katanya.

Di dunia intenasional pengenaan pasal penghinaan terhadap presiden (insulting the president) adalah tindakan yang tidak populer. Tak heran, setiap tahun Amnesty International, sebuah lembaga tingkat dunia yang mengampanyekan HAM, memasukkan soal ini ke laporannya.

Anggota Komisi III DPR Panda Nababan mengemukakan, meskipun pasal penghinaan presiden telah dicabut, bukan berarti masyarakat bisa seenaknya menghina individu, termasuk orang yang menjabat presiden.

“Ini bukan berarti orang boleh menghina presiden. Siapa saja tidak boleh dihina,” ungkapnya saat menghadiri Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Hotel Le Meridien kemarin.

Dalam KUHP, ada ancaman soal penghinaan yang diatur dalam pasal 310 sampai 321. Politikus PDIP itu menganggap putusan MK sebagai stimulasi bagi penyempurnaan KUHP yang masih memuat pasal-pasal warisan kolonial yang tentu saja tidak relevan dengan iklim demokrasi saat ini. “Seharusnya pemerintah cepat merespons putusan MK dengan segera mengajukan revisi KUHP. Jangan sampai orang mengira menghina presiden boleh,” tambahnya. (naz/ein)

0 Responses to “Putusan MK Tak Berlaku Surut; Pencabutan Pasal Hina Presiden dalam KUHP”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Desember 2006
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Blog Stats

  • 86,286 hits

Flickr Photos

It's a Family Affair...

Trains (over the bridge)

Burrowing Owl

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: