Anak Pinak Budaya Kekerasan

Jawa Pos – Pada 2006 kebebasan berekspresi masih dibungkam oleh aksi-aksi kekerasan. Mengapa? Inilah perbincangan Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Nia Syarifudin (Project Officer Aliansi Bhinneka Tungga Ika), Eko Maryadi (Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen), dan Ahmad Suaedy (Direktur Eksekutif The Wahid Institute), Kamis lalu (28/12).

Nia Syarifudin: Dari kebinekaan Indonesia, apa saja persoalan pada 2006 yang menurut Anda mengancam kebebasan berekspresi?

Sejumlah aturan negara. Di tingkat nasional maupun di lokal, banyak upaya penyeragaman budaya. Nah, ini yang bagi kita tidak cocok dengan kondisi masyarakat kita yang memang beragam.

Apa saja aturan pemerintah yang Anda maksud?
Misalnya, RUU-Antipornografi dan Pornoaksi yang kita tolak secara tegas. Kita kan juga menolak pornografi dan pornoaksi, tetapi tidak dengan membabi-buta sehingga berakibat mengebiri keragaman budaya Indonesia. Ada juga Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang disahkan DPR pada 9 Desember lalu.

Terkait UU itu, kita prihatin karena ia belum mengakomodasi upaya perlindungan terhadap sekelompok masyarakat Indonesia. Misalnya, kaum penghayat kepercayaan. Padahal, di Indonesia ini ada lebih dari 250 aliran kepercayaan, dan itu bentuk keragamam identitas bangsa kita.

Mengapa negara kurang berminat dalam menjaga keragaman ekspresi sosial-budaya masyarakat?

Karena adanya inkonsistensi. Hidup dalam sebuah negara yang majemuk ini sudah semestinya berpegang pada konstitusi yang menjadi payung bersama dalam menurunkan aturan-aturan selanjutnya. Saya kira, sejak berdiri, negara ini jelas tak pernah berjanji untuk hanya mengayomi kelompok tertentu dan memperkenankan mayoritas menguasai minoritas.
Karena itu, bagi saya, produk perundang-undangan seperti UU Adminduk yang enggan menghapus kolom agama atau paling tidak menambahnya menjadi agama/kepercayaan di KTP, sudah menyalahi konstitusi kita. Bukankah dalam konstitusi selalu disebutkan adanya perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan?

Eko Maryadi: Bagaimana Anda menilai kebebasan berekspresi 2006 dari di bidang pers dan jurnalistik?

Antara lain, pemerintah belum sepenuhnya menjamin kebebasan pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selama 2006 mencatat sekitar 51 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan kantor media. Angka itu meningkat jika dibandingkan periode Januari-Desember tahun lalu (2005) yang hanya 43 kasus.
Kekerasan itu, misalnya, penyerangan dan penganiayaan. Ada juga upaya kriminalisasi terhadap media dan dunia pers yang sesungguhnya merupakan salah satu wakil publik dalam mencerdaskan bangsa dan memperluas kebebasan berekspresi.

Secara indeks internasional, satu organisasi jurnalisme yang berbasis di Prancis menempatkan Indonesia di peringkat 103 dalam indeks kebebasan pers dunia. Kebebasan pers di Indonesia kini bahkan tercatat lebih buruk daripada Thailand dan Kamboja.

Siapa saja pelaku kekerasan itu? Adakah kaitan antara kekerasan tersebut dan upaya-upaya membuat pers tidak bebas?

Secara struktural negara kini tidak lagi melakukan apa yang disebut represi terhadap media. Situasinya relatif sudah berbeda dari zaman Orde Baru ketika negara -melalui Departemen Penerangan- punya andil besar dalam mengontrol media. Sekarang negara tidak secara langsung melakukan itu.

Tetapi, budaya kekerasan itu sekarang turun dan beranak-pinak. Dulu, itu dilakukan aparatur negara seperti TNI/Polri, tapi kini ditiru publik/masyarakat biasa.

Berbagai instansi penegakan hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, sampai sekarang belum paham betul apa itu esensi kemerdekaan pers. Buktinya, sampai sekarang masih banyak upaya kriminalisasi atas dunia pers. Kriminalisasi adalah upaya pemidanaan terhadap kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan atas para jurnalis atau kantor media.

Kriminalisasi berbeda dengan penegakan hukum karena AJI secara prinsipil selalu mendukung penegakan hukum. Bedanya, kalau ada wartawan yang melakukan tindak kriminal seperti pemerasan, pemerkosaan, atau hal-hal yang terkait tindakan pidana, silakan dihukum.

Tapi, kalau wartawan melakukan tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik masih dikriminalisasi, itu harus kita lawan.

Adakah aturan-aturan yang dirancang dan dibuat negara 2006 yang berpotensi menghalangi kebebasan pers?

Yang paling berbahaya adalah apa yang disebut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU-KUHP yang sekarang masuk ke Prolegnas DPR.

Saya dengar, mulai 2007 ada pembahasan soal RUU ini. Beberapa pasal yang kita tengarai berpotensi mencederai kebebasan pers dan kebebasan berekspresi tetap dipertahankan. Pasal-pasal tentang penghinaan negara, penghinaan terhadap pemerintah, pencemaran nama baik, dan semua indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pers, bisa diadili nanti.
Dalam RUU-KUHP itu juga ada kecenderungan yang berbahaya karena definisi pers diperluas. Kalau dulu definisi pers hanya sesuatu yang berkaitan dengan barang cetakan, sekarang diperluas ke arah elektronik. Jadi, kalau Anda membuat siaran radio yang ngawur, Anda bisa saja dipidana. Sekarang terjadi perluasan makna pemidanaan terhadap pers dalam RUU-KUHP. Kalau dulu praktis hanya terhadap media cetak, sekarang meluas ke media elektronik, bahkan media online.
Ahmad Suaedy: Dalam aspek sosial-keagamaan, apa saja kasus-kasus yang mengancam kebebasan berekspresi selama 2006?
Saya tidak melihat adanya peningkatan komitmen dan kemampuan pemerintah dalam melindungi kalangan minoritas yang sering disebut dengan aliran sesat. Banyak sekali kasus kekerasan atas kelompok tersebut yang terjadi selama 2006.

The Wahid Institute dalam risetnya mencatat adanya sekitar 35 kasus pada 2006, berbanding 25 kasus pada 2005. Jadi, secara kuantitatif ada peningkatan jumlah kasus kekerasan yang cukup signifikan. Itu dari sisi kuantitas.
Dari sisi kualitas, aksi kekerasan juga meningkat sampai tingkat pelenyapan nyawa orang. Pada 26 Oktober 2006 lalu, terjadi pembunuhan terhadap Ustad M. Alih di Bogor, hanya karena dia dituduh mengajarkan aliran sesat oleh kelompok lain.

Saya kira, sampai sekarang belum ada perkembangan yang berarti dalam upaya mengusut tuntas kasus ini. Nah, sebagian dari kasus pada 2006 adalah kepanjangan dari kasus yang terjadi pada 2005.

Adakah pola-pola dan aktor-aktor baru yang mengancam kebebasan orang dalam mengekspresikan keyakinan dan praktik keagamaannya pada 2006 dibanding tahun-tahun sebelumnya?

Saya kira pola dan aktornya lebih meluas. Pada 2005, para pelakunya masih kelompok itu-itu juga. Misalnya, kalangan preman berjubah. Sekarang, aksi kekerasan sudah merasuk ke masyarakat biasa yang terpancing oleh provokasi atau tertarik dengan kampanye pihak-pihak tertentu.
Jadi, kalau dulu terorganisasi oleh kelompok tertentu, sekarang berkembang sporadis di kalangan masyarakat biasa. Yang kedua, saya melihat usaha-usaha mendiskreditkan kelompok-kelompok yang dianggap aliran sesat itu semakin intensif pada 2006.

Salah satu penggerak penting usaha-usaha tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dana yang mereka dapatkan dari pemerintah, di antaranya untuk melakukan kampanye-kampanye seperti itu.

Saya kira, kalau kita tidak mengkritisi persoalan itu, iklim kecurigaan akan makin berkembang. Dalam literatur tentang gerakan sosial, ada istilah control movement atau gerakan yang digunakan sebagai pengontrol lajunya gerakan lain.

Dalam konteks itu, kita melihat adanya usaha dari kekuatan tertentu untuk menggerakkan massa demi menghadang lajunya gerakan masyarakat yang menuntut demokratisasi. Itu sangat kita sayangkan. Semoga pada 2007 fenomena itu tidak terjadi lagi. [novriantoni]

0 Responses to “Anak Pinak Budaya Kekerasan”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Januari 2007
S S R K J S M
« Des   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: