Bisa Terhambat Pilpres

Jawa Pos, JAKARTA – Reformasi hukum nasional, termasuk rencana pembahasan RUU KUHP di DPR, harus dimulai tahun ini juga. Jika tidak segera dibahas, pembaruan KUHP yang merupakan warisan kolonial itu akan semakin molor. Penyebabnya, pada 2008 dan 2009, para wakil rakyat yang duduk di Senayan dipastikan akan sibuk dalam pemilihan presiden.

“Kami yakin, tahun 2008 dan 2009 orang tidak akan lagi peduli soal begini,” kata advokat ELSAM Abdul Haris Semendawai di Jakarta kemarin dalam acara catatan awal tahun Aliansi Nasional Reformasi KUHP. ELSAM bersama beberapa organisasi lain, seperti AJI, LBH Apik, LBH Pers, ICW, dan Walhi, memang bergabung dengan aliansi tersebut.

Upaya pembaruan KUHP sebenarnya dimulai sejak 1960. Itu ditandai dengan keluarnya draf rancangan KUHP oleh Lembaga Pembenahan Hukum Nasional. Draf itu terus dibahas dan diperbarui hingga versi 2005 yang diketuai Muladi sebagai tim perumus RUU KUHP.
Namun, draf yang sempat mampir di DPR pada 2006 itu ditarik kembali oleh Menkum HAM Hamid Awaluddin karena menuai protes. RUU KUHP baru itu dinilai penuh masalah. Namun, penyempurnaan itu tidak jelas hingga kini.

Hal itulah yang menyebabkan Aliansi Nasional Reformasi KUHP angkat bicara. “Kami tidak tahu prosesnya sampai mana dan draf yang sudah disempurnakan itu seperti apa,” kata Semendawai. Tapi, dia meminta supaya draf itu bisa diajukan ke DPR tahun ini juga sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.

Mempertahankan KUHP yang sekarang juga bukan pilihan bijak. KUHP itu sarat dengan masalah, mulai kejahatan terhadap martabat presiden (pasal ini telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi), kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap agama dan keyakinan, hingga soal hukuman mati.
“Tapi, tentu kami tidak menginginkan RUU KUHP yang sempat muncul kemarin penuh dengan pasal kriminalisasi terhadap pers,” kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Eko Maryadi.

Menurut catatan mereka, jika di KUHP sekarang ada delapan bagian delik pers, dalam RUU KUHP malah terdapat lebih banyak kriminalisasi terhadap pers. Jumlahnya sepuluh bagian. (naz)

0 Responses to “Bisa Terhambat Pilpres”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Januari 2007
S S R K J S M
« Des   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Blog Stats

  • 86,286 hits

Flickr Photos

It's a Family Affair...

Trains (over the bridge)

Burrowing Owl

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: