RUU KUHP Disarankan Segera ke DPR

Sinar Harapan

Oleh Tutut Herlina

Pemerintah disarankan untuk memasukkan Rancangan Kitab Undang-Undang (RUU) Hukum Pidana (KUHP) dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2007.

Percepatan pembahasan RUU KUHP di tingkat DPR dapat memberikan hasil yang lebih maksimal, karena akan banyak menyerap aspirasi baik dari kalangan ahli maupun masyarakat. Demikian pendapat Anggota Tim Perumus RUU KUHP versi pemerintah, Indrianto Senoadji, ketika dihubungi SH, Jumat (19/1).

“Saya kira sebenarnya pemerintah sudah siap ya. Pembahasan terakhir itu sudah Oktober kemarin dan sudah dalam bentuk buku. Tapi tidak tahu kenapa kok belum diserahkan ke DPR?” katanya.

Dia mengatakan draf final yang dimiliki oleh pemerintah sebenarnya sudah dapat diserahkan ke legislatif. Penyelesaian draf tersebut selesai dilakukan pada Oktober 2006.

Indrianto menambahkan, dari sisi materi, RUU KUHP versi pemerintah tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan hanya dilakukan pada beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana yang sudah diatur dalam UU lain. Pasal penghinaan terhadap presiden, salah satu pasal yang termasuk hatzaai artikelen, masih tetap ada.

“Memang harus disesuaikan dengan putusan MK soal hatzaai artikelen. Ini sekarang belum, tapi bisa disesuai melalui hearing di DPR,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Nasional Reformasi KUHP AH Semendawai, Kamis (18/1), mengatakan Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga kini tak kunjung mengalami kemajuan. Setelah dikeluarkan dari rencana pembahasan di DPR pada tahun 2006, pemerintah belum memiliki agenda lagi untuk memasukkan revisi KUHP ke DPR.

Beberapa materi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tersebut saat ini sudah banyak yang ketinggalan zaman karena tergerus putusan uji materi Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, pemerintah seharusnya segera menawarkan mekanisme pembahasan. Pasalnya, selama ini arah perubahan tentang materi KUHP itu tidak pernah transparan.

“KUHP ini beda dengan UU lainnya. Dengan fenomena uji materi, KUHP nanti bisa tercabik-cabik. Bayangkan melalui MK, orang akan ramai-ramai mengajukan uji materi. Nanti akan banyak pasal yang kehilangan makna,” paparnya.

Semendawai menyatakan ketertinggalan materi RUU KUHP tersebut terlihat dari pasal-pasal yang mengatur soal penghinaan terhadap presiden. Pasal ini sudah dibatalkan oleh MK melalui putusan uji materi (judicial review) perkara yang diajukan oleh pengacara Eggy Sudjana. MK menilai pasal ini bertentangan dengan UUD 1945, utamanya poin kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi.

“Padahal di Revisi KUHP masih banyak sekali mengatur pasal-pasal tentang penghinaan pada presiden,” katanya. RUU KUHP, katanya, akan semakin “tercabik-cabik” lagi jika MK mengabulkan permohonan uji materi hukuman mati. Perkara ini diajukan oleh pengacara Todung Mulya Lubis atas kuasa dari empat terpidana mati kasus narkotika dan psikotropika.

0 Responses to “RUU KUHP Disarankan Segera ke DPR”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Januari 2007
S S R K J S M
« Des   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: