Pasal Penodaan Agama pada RUU KUHP Berpotensi Kesewenangan

Jakarta, 15/3 (ANTARA) – Perluasan wilayah tindak pidana terhadap agama (penodaan agama) dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai bagai pedang bermata dua.

Pada satu sisi perluasan wilayah itu merupakan upaya merinci jenis tindak pidana untuk menghindari pasal karet, di sisi lain memiliki potensi kesewenang-wenangan, kata Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Rumadi, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis.

“Apalagi dalam kenyataan sosial, serinci apapun bunyi sebuah undang-undang tetap saja mempunyai potensi untuk ditafsirkan,” katanya.

Dikatakannya, empat dari lima pasal tentang penodaan agama di dalam RUU KUHP yakni pasal 341, 342, 343, dan 344 asumsinya dipergunakan untuk melindungi agama.

Menurut Rumadi, hukum pidana tidak sepatutnya diarahkan untuk melindungi agama karena pada dasarnya keberadaan agama tidak memerlukan perlindungan dari siapa pun, termasuk negara.

Perlindungan negara dalam bentuk undang-undang, katanya, sudah semestinya ditujukan pada pemeluk agama, bukan pada agama itu sendiri.

“Terlalu naif kalau sebuah undang-undang yang relatif dan temporer sifatnya bermaksud melindungi sesuatu yang mutlak dan diyakini berasal dari Tuhan,” katanya.

Selain itu, Rumadi menilai perluasan delik agama dari KUHP yang lama terlihat mengarah pada over kriminalisasi karena dalam prakteknya sangat potensial terjadi penyalahgunaan.

“Pasal-pasal penodaan agama multitafsir. Hakim biasanya akan mengikuti pendapat mayoritas sehingga potensial menimbulkan penindasan atas paham keagamaan yang non mainstream oleh kelompok mainstream,” katanya.

Oleh karena itu, Rumadi menyarankan agar pasal-pasal tersebut ditinjau ulang dengan mentikberatkan pada upaya melindungi kebebasan beragama, termasuk memeluk keyakinan lokal masyarakat yang selama ini tidak diakui sebagai agama oleh negara.

Sementara untuk pasal 345 tentang penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama, menurut Rumadi harus dibenahi dan diperjelas sehingga seorang penceramah agama tidak akan menjadi korban pasal itu.

Ia berpendapat pasal 345 seharusnya diarahkan untuk mengkriminalisasi orang yang menghasut orang lain untuk tidak beragama atau memaksa dan mengancam orang untuk berpindah agama.

“Jadi pasal ini harus diarahkan pada perlindungan keyakinan individu dari kemungkinan pemaksaan dan ancaman orang lain untuk pindah agama,” katanya.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

0 Responses to “Pasal Penodaan Agama pada RUU KUHP Berpotensi Kesewenangan”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Maret 2007
S S R K J S M
« Jan   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: