Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP

Salah satu tema yang dibahas di dalam Rancangan KUHP yang ada saat ini adalah Delik Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, sebuah tema yang diharapkan akan menyempurnakan pasal 156a KUHP tentang pidana terhadap tindakan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. “Penyempurnaan” tersebut tercermin dari dua hal; pertama, persoalan delik pidana ini diatur menjadi bab tersendiri. Kedua, pengaturan tentang delik terhadap agama diperluas menjadi 8 pasal, yaitu pasal 341-348. Tampaknya, persoalan yang penting untuk dicermati bukan terletak pada kedua hal tersebut, melainkan pada substansi persoalan yang diatur dalam tiap-tiap pasal. Problem substansial tersebut mencakup istilah-istilah penting seperti menodai, merendahkan, dan menghina yang berpotensi menimbulkan adu tafsir dan kesulitan untuk menentukan siapa yang dikategori melakukan tindakan menodai agama dan sejenisnya.

Istilah-istilah seperti menghina, menodai, merendahkan (pasal 341, 343, 345) tersebut juga akan terkendala ketika dipertemukan dengan konteks praktik keagamaan dan ritual komunitas lokal di Indonesia yang sangat plural. Faktanya, terdapat beberapa komunitas yang melaksanakan ritual Islam, seperti perayaan maulid Nabi saw yang di dalamnya dibauri dengan aspek-aspek kearifan lokal (baca mantra, sesajen). Jika kenyataan seperti ini dimaknai sebagai perilaku penodaan terhadap agama, maka ia akan memberangus pluralitas praktik agama dan ritual masyarakat. Di samping itu, kalimat tentang agama yang dianut di Indonesia (pasal 341) lebih ditujukan sebagai perlindungan terhadap agama mainstream dan tidak mencakup kelompok minoritas kepercayaan dan penganut agama lokal. Akibatnya, para penganut kepercayaan dan agama lokal akan berada pada posisi terpojok dan berpotensi sebagai korban dari adanya delik pidana ini.

Banyak pihak, khususnya para pengkaji sejarah dan ilmu-ilmu sosial melihat bahwa regulasi terhadap agama ini merupakan lanjutan dari fenomena yang muncul sejak masa pemerintah kolonial. Bedanya, jika masa lalu kolonial berkepentingan mengatur kehidupan beragama masyarakat dalam rangka kontrol terhadap kemungkinan pemberontakan (seperti peristiwa Banten 1888), maka di masa kini pengaturan tersebut lebih pada asumsi untuk menjaga kestabilan, ketentraman, dan meredam kemungkinan terjadinya konflik horizontal. Meskipun dalam banyak kasus tindakan “penodaan” agama yang seringkali berujung pada kekerasan lebih diakibatkan oleh ketidakmampuan negara di dalam memediasi dampak dari berbagai arus silang perbedaan penafsiran dan praktik keagamaan masyarakat.

Seiring dengan itu, RKUHP ini tidak disertai dengan adanya delik aduan dan hak jawab dari kelompok agama yang berpotensi dan/atau mengalami korban tuduhan sebagai penganut aliran sesat dan penyimpang dari doktrin ajaran agama yang mainstream. Sehingga terjadinya banyak kasus penuduhan terhadap kelompok penganut agama atau aliran keagamaan yang dinilai sesat oleh kelompok lain hampir selalu berdampak pada tindakan kekerasan secara massif.

Dengan demikian, apa yang penting untuk dicermati dari keberadaan delik agama dalam RKUHP ini adalah sejauhmana ia harus dimaknai secara publik dan bagaimana respon mereka terhadap beberapa aturan penting di dalamnya, sehingga eksistensinya akan menjadi rujukan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan publik itu sendiri.

Sub Tema

Perkembangan Delik Agama dalam RKUHP dari Masa ke Masa.

Ifdhal Kasim, S.H (Direktur Hukum Reform Institute)

Subtema ini akan focus pada eksplorasi terhadap perkembangan tema delik agama dalam RKUHP dari masa ke masa, khususnya sejak awal-awal masa Orde Baru sampai paska Orde Baru, dan apa yang melatarbelakangi berbagai perubahan itu. Narasumber Juga perlu mengurai berbagai perkembangan penting seputar perubahan-perubahan muatan peraturan dan istilah-istilah yang terdapat di setiap perkembangan masing-masing draf RKUHP (1973-2005). Di samping itu, tilikan terhadap kelebihan dan kelemahan tiap-tiap perubahan draf juga cukup penting dilakukan sehingga bisa menjadi salah satu tolak ukur urgensi RKUHP bagi kehidupan publik. Download makalah di sini

Sub Tema

Perspektif Kelompok Minoritas Agama dalam Merespon Delik Agama RKUHP

Musdah Mulia

Subtema ini akan mengeksplorasi berbagai pergulatan masyarakat, khususnya para penganut kepercayaan dan/atau agama lokal di dalam memaknai regulasi terhadap agama dan kehidupan beragama di Indonesia. Narasumber juga diharapkan mengurai pluralitas pemahaman kelompok kepercayaan/agama lokal terhadap kearifan lokal yang seringkali turut menjadi warna lain bagi praktik-praktik keagamaan mainstream. Sehingga kearifan lokal justru bisa memperkaya sudut pandang melihat berbagai perbedaan dan tidak terjebak pada sempitnya pandangan terhadap perilaku keagamaan masyarakat. Download makalah di sini

Sub Tema

HAM dan Kebebasan Berkeyakinan

Dr. Habib Chirzin:

Narasumber mengurai tentang pasal-pasal keagamaan dalam RKUHP menurut perspektif Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan bagaimana menempatkan RKUHP ini dalam hubungannya dengan agenda internasional mengenai perlindungan terhadap kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan. Download makalah di sini

0 Responses to “Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Agustus 2007
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: