Perdagangan Orang (Traficking Person) dalam RUU KUHP

Perdagangan Orang (Traficking Person) dalam RUU KUHP

Supriyadi Widodo Eddyono

Pengantar

Tindak pidana perdagangan orang dalam RUU KUHP di atur di dalam Bab XX  Bagian 1 (12 paragraf) dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 561. Ketentuan mengenai tindak pidana perdaganagan orang dalam  RUU KUHP tersebut mengadopsi sebagian rumusan rindak pidana  dari RUU Tindak Pidana perdagangan orang (RUU TPPO)[1] semua pasal yang mengatur tindak pidana dalam RUU Anti Perdagangan Orang tersebut telah dijadikan sebagai rumusan dalam RUU KUHP dengan sedikit perubahan sistematika.

Mengadopsi rumusan dari RUU Anti Perdagangan Orang ke dalam Rancangan KUHP tersebut, sebenarnya sangat positif[2], dengan catatan para perumus Rancangan KUHP cukup teliti melakukan transfer rumusan yang berkaitan dengan tindak pidana. Masalahnya, Rancangan KUHP sendiri tidak lengkap melakukan pengambilan rumusan, karena ada beberapa pengertian atau definisi yang justru sangat penting namun tidak dimasukkan, baik ke dalam pasal-pasal Rancangan KUHP maupun penjelasannya. [3]

Disamping problem adopsi yang tidak begitu baik dari RUU TPPO, terjadinya perkembangan terkait dengan perubahan rumusan yang siginfikan mengenai tindak pidana perdagangan orang sejak disahkannya UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang. Oleh karena itu lah maka  seharusnya rumusan RUU KUHP saat ini minimal  harus melihat perkembangan rumusan yang ada dalam UU No 21 tahun 2007.

Pengertian Perdagangan manusia dalam RUU KUHP

Pengertian perdagangan orang dapat dilihat pada Pasal 546 RUU KUHPidana. Pasal 546 RUU KUHPidana menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengekploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI”.

Rumusan di atas jika dirinci terdiri dari 3 bagian yaitu: (i) “setiap orang yang melakukan”: perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang; (ii) “dengan menggunakan”: kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang; (iii) “untuk tujuan”: mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.

 

Dengan perumuskan seperti di atas, maka sebuah tindak pidana perdagangan manusia dapat terpenuhi bila salah satu dari tiga bagian tersebut dilakukan. Misalnya, seorang melakukan perekrutan dengan menggunakan pemanfaatan posisi kerentanan untuk tujuan mengeksploitasi maka orang tersebut telah memenuhi pasal ini.

 

Pasal ini merupakan pasal yang secara khusus mengatur mengenai defenisi perdagangan manusia.  Namun, pasal ini maupun penjelasannya tidak menjelaskan seluruh definisi (istilah-istilah) penting yang digunakan dalam konteks kejahatan perdagangan manusia. RUU KUHP hanya memberikan pengertian yang terbatas, dan pengertian tersebut justru ditemui dalam pasal-pasal yang dikualifikasikan mengatur kejahatan yang berbeda dengan perdagangan manusia[4].

Tindak pidana perdagangan manusia lainnya dalam RUU KUHP

Selain pasal mengenai perdagangan manusia itu sendiri, RUU KUHP juga mengkatagorikan tindak pidana lain yang digolongkan sebagai bagian dari perdagangan manusia, yaitu: Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan (Pasal 545); Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan (Pasal 546); Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit (Pasal 547); Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi (Pasal 548); Penganjuran Tanpa Hasil (Pasal 549); Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkan (Pasal 550; Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan Perdagangan Orang (Pasal 551); Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang (Pasal 552); Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang (Pasal 553); Perdagangan Orang di Kapal Pasal 554-555; Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan Menggunakan Kapal (Pasal 556); dan Pemudahan dan Perluasan (Pasal 557-559).

Pasal-pasal tersebut diatas pada prinispnya adalah pasal-pasal yang bersifat tambahan walaupun sebenarnya pasal-pasal ini merupakan pasal penjaga, jika dalam implementasinya pasal 546 tidak bisa digunakan. Pasal-pasal tersebut yang diambil dalam RUU TPPO dan terlihat hampir sama dengan pasal-pasal dalam  UU No 21 tahun 2007.  Namun seperti yang telah dikatakan di bagian awal, penggunaan rumusan “untuk diperdagangkan” yang tidak secara sempurna di jelaskan dalam RUU KUHP akan membingungkan penerapan pasal tersebut. Apakah elemen “untuk diperdagangkan” memiliki kesamaan dengan elemen pasal 546 RUU KUHP ? ataukah tidak.[5]

 

Jika pengertian perdagangan yang diamksud sama dengen pengertian dalam Pasal 546 maka pengggunaan pasal pasal terkait akan selalu merujuk pada pasal 546 dimana elemen-elemen pasal 546 haruslah di penuhi terlebih dahulu baru bisa dianggap sebagai perdagangan manusia. Ini akan menjadikan pasal 546 menjadi pasal penentu agar pasa-pasal terkait bisa digunakan sesuai yang diharapkan oleh RUU KUHP. Padahal untuk memenuhi elemen pasal 546 bukanlah pekerjaan yang gampang.

 

Pengertian  perdagangan manusia dalam Pasal 554 tidak memadai

 

Sebenarnya, rumusan Pasal 544 RUU KUHPidana tersebut di atas tidak berbeda dengan rumusan dengan RUU TPPO maupun UU No 21 Tahun 2007. Jika dibandingkan dengan rumusan Protokol Trafficking, rumusan tersebut pada prinsipnya pun tidak jauh berbeda, bahkan RUU KUHP justru telah tegas menyertakan bahwa praktek penjeratan hutang juga dilarang, berkenaan dengan kejahatan perdagangan manusia[6] Hanya di dalam RUU KUHP rumusan tersebut tidak mendefinisikan secara lebih detil pengertian-pengertian penting terkait dengan kejahatan perdagangan orang[7].

 

Tabel : Perbandingan defenisi perdagangan orang

RUU KUHP

RUU TPPO

UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO

PROTOKOL TRAFFICKING

 

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang,

 

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang.

 

Tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau pemerimaan sesorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekeuasaan atau posisi rentan, pejeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.

 

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima bayaran atau keuntungan untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi[8] termasuk paling sedikit, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. 

Pengertian-pengertian yang dapat ditemukan dalam RUU KUHP tersebut juga hanya mencakup pengertian: kekerasan, ancaman kekerasan, pengertian penculikan, penipuan, dan penyekapan, tetapi pengertian-pengertian ini bukanlah dalam konteks perdagangan manusia. Pengertian tersebut terdapat dalam tindak pidana yang berdiri sendiri, yakni tindak pidana penipuan, penculikan, dan penyanderaan.[9]

 

Dalam Rancangan KUHP, penculikan adalah setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempat­kan orang  tersebut dalam  keadaan  tidak berdaya.[10] Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.

 

Pengertian kekerasan dalam RUU KUHP adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.[11] Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan  ra­sa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.[12] Penculikan diartikan sebagai setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempat­kan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya[13] penjelasan pasal ini menyatakan bahwa penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.

 

Sementara itu, pengertian penyekapan tidak ditemukan dalam RUU KUHP, namun hal tersebut bisa dilihat dalam pasal mengenai kejahatan penyanderaan. Yang dimaksud penyanderaaan dalam pasal tersebut adalah setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut  secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan[14] bahwa penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap berada di tempat kediamannya atau di tempat lain, dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang tidak dijelaskan dalam RUU KUHPidana.

 

Diamping itu, banyak sekali  pengertian-pengertian penting yang tidak didefinisikan di dalam RUU KUHP, pengertian tersebut yakni: Pertama, adalah pengertian “untuk tujuan mengeksploitasi” atau “berakibat tereksploitasi orang tersebut”. Pengertian tersebut tidak ditemukan dalam Rancangan KUHP, baik dalam rumusan Pasal dalam BAB yang sama ataupun BAB lainnya, termasuk penjelasan definisi di Buku I dan Penjelasan Pasal. Tidak adanya pengertian ini tentunya akan menimbulkan implikasi yang penting karena dalam penerapan atau pengujian pasal ini di dalam kasus-kasus trafficking (untuk membuktikan elemen ini) pasti akan menimbulkan kendala.[15]

RUU KUHP

RUU TPPO

UU No 21 tahun 2007 TPPO

PROTOKOL TRAFFICKING

 

Tidak ditemukan pengertian atau definisi.

 

 

 

 

Eksploitasi sebagai tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh, atau segala tindakan yang berupa penindasan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan.

 

 

Eksploitasi sebagai tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh, atau segala tindakan yang berupa penindasan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan.

 

 

Eksploitasi adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan seorang korban yang termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, pengambilan atau transplantasi organ tubuh dan atau jaringan tubuh, atau semua perbuatan yang melibatkan penindasan, pemerasan dan kekerasan fisik, seksual, tenaga kerja dan atau kemampuan terhadap seseorang oleh pihak lain secara sewenang-wenang untuk memperoleh keuntungan materiil.

Kedua, pengertian “pengiriman”, “penyerahterimaan”, “perekrutan” tidak ditemukan juga dalam Rancangan KUHP. Di dalam RUU TPPO maupun UU No 21 tahun 207 TPPO sebenarnya telah berupaya memberi pengertian terhadap hal itu[16]. Dalam RUU TPO, pengiriman diartikan sebagai tindakan yang meliputi mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan seseorang. Penyerahterimaan diartikan sebagai tindakan yang meliputi penerimaan, pengalihan atau pemindahtanganan seseorang. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, menampung, atau membawa seseorang. Ketiga, pengertian “penyalahgunaan kekuasaan”, “pemanfaatan posisi kerentanan”, dan “penjeratan utang” tidak dijelaskan juga dalam Rancangan KUHP.

 

Mengenai pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, Rancangan KUHP telah mencoba merumuskannya, yakni setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.[17] Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan ra­sa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.[18] Rumusan ini hampir sama dengan rumusan di RUU TPPO dan UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO[19]

 

RUU KUHP

RUU TPPO

UU No 21 tahun 2007 TPPO

 

 

 

Kekerasan

 

Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

 

 

Setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

 

Setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

 

 

Ancaman kekerasan

 

Suatu hal atau keadaan yang menimbulkan  ra­sa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.

 

Setiap perbuatan berupa ucapan atau tulisan atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

 

 

Setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan atau tulisan atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

 

Demikian pula dengan pengertian untuk penyekapan, hal ini tidak ditemukan dalam Rancangan KUHP[20]. Namun paling tidak pengertian yang paling memadai bisa dilihat di dalam pasal mengenai kejahatan penyanderaan, atau pasal-pasal lainnya walaupun bukan di atur dalam bab kejahatan perdagangan manusia.[21] Penyanderaaan dalam pasal tersebut adalah setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut  secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan.[22] Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan  agar orang yang disandera tetap  berada di tempat kediamannya atau di tempat lain, dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

 

Tidak Adanya Ketentuan Khusus untuk Anak

 

Protokol Trafficking menegaskan untuk setiap tindakan rekruitmen, transportasi, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud-tujuan eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan manusia” sekalipun cara-cara pemaksaan atau penipuan yang diuraikan dalam definisi di atas tidak digunakan. Ini menegaskan kembali bahwa untuk korban perdagangan anak, maka tanpa terpenuhinya elemen kedua, yakni dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang, sudah merupakan  sebuah bentuk perdagangan orang.

 

Hal tersebutlah yang tidak diatur dalam rumusan Rancangan KUHP. Rancangan KUHP menyamakan saja  unsur-unsur perdagangan manusia baik untuk korban yang berstatus orang dewasa dan anak.  Implikasinya tentunya akan menimbulkan beban pembuktian yang relatif lebih berat bagi kasus-kasus korban pedagangan manusia yang berstatus anak. oleh karenanya tidak akan mampu melindungi anak sebagai korban kejahatan, dan hal ini juga semakin menjauhkan rumusan dari semangat dunia internasional untuk segera menghapuskan perdagangan  anak[23]. Dalam UU No 21 tahun 2007 TPPO sebenarnya telah memberikan rumusan yang sudah memadai berkaitan dengan pengertian tarrficking anak.[24] Bahkan juga mengatur tentang pengangkatan anak secara khusus untuk tujuan ekploitasi[25]

 

Tidak Ditegaskannya  Elemen “Persetujuan”  Korban

 

Protokol Trafficking sudah menegaskan bahwa persetujuan yang telah diberikan oleh korban perdagangan manusia berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut kehilangan relevansinya (tidak lagi berarti) bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas telah digunakan. Hal inilah yang tidak dicantumkan di dalam Rancangan KUHP. Berbeda dengan RUU TPPO yang telah menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa: “eksploitasi adalah tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan…” [26]

 

Tidak ditegaskannya masalah “persetujuan” korban sebagai hal yang tidak relevan, dalam perdagangan manusia di Rancangan justru akan melemahkan niat untuk menghukum para pelaku perdagangan orang. Karena dalam banyak kasus, argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa “korban sudah setuju” atau “adanya persetujuan dari korban” atau “korban mau dan sepakat untuk ikut”. Bila prinsip “by concent” atau persetujuan tidak segera dimasukan dalam rumusan, minimal dalam penjelasan Rancangan KUHP ini, maka akan mempersulit pembuktian kasus-kasus trafficking di pengadilan.

 

Ancaman Hukuman (Sanksi)

 

Untuk jenis kejahatan perdagangan orang berisi  ketentuan pidana berupa  sanksi pidana juga sanksi denda. Bila diamati ada beberapa model pemberian sanksi, yakni :

 

§         Beberapa pasal menggunakan sanksi: pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.

§         Ada pasal menggunakan sanksi: pidana saja (minimal dan maksimal).

§         Beberapa pasal  menggunakan model sanksi: pidana  maksimal dan denda maksimal

Secara umum, ketentuan pidana berimbang dan sesuai dengan konvensi[27] yang menyatakan bahwa semua pihak harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengkriminalisasi semua perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan dan sanksi akan dikenakan kepada mereka yang bertindak sebagai pelaku utama, kaki tangan dan sebagai bagian suatu organisasi.

Namun ada suatu hal yang menjadi perdebatan, yakni mengenai tidak adanya perbedaan sanksi antara pejabat negara dan orang pribadi dalam Rancangan KUHP ini. Dinyatakan bahwa pejabat negara (yang disebut sebagai penyelenggara negara) menghadapi sanksi yang sama dengan individu, yaitu antara 3-15 tahun penjara.[28] Meski perbuatan pejabat secara otomatis mengakibatkan kisaran hukuman yang paling berat dalam RUU, tidak ada hukuman tambahan yang dikenakan atas dasar penyalahgunaan kekuasaan atau bagi para aparat negara.Walaupun isu ini tidak dibahas dalam Protokol Konvensi, namun karena tindak pidana pejabat (aparat negara) dalam hal ini merupakan pelanggaran kepercayaan yang fundamental, maka sanksi untuk mereka pun harus mencerminkan hal tersebut.[29]

Perhatian juga harus diberikan terhadap tindak pidana yang belum diberikan pidana minimum. Tindak pidana ini antara lain: Menyembunyikan Pelaku dalam Pasal 555 Rancangan KUHP, dan Tindak Pidana Penganjuran Tanpa Hasil Pasal 551 Rancangan KUHP. Tidak adanya pemberian pidana minimum berarti memberikan kebebasan hakim untuk mengenakan vonis pidana dengan jumlah minimum yang tidak pasti.




                [1] Lihat RUU Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, http://www.menegpp.go.id/

 

[2] Sampai per September 2005, ada dua Rancangan Undang-undang tentang KUHP. Rancangan Pertama dipublikasikan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 2004. Rancangan selanjutnya adalah RUU perbaikan dari rancangan sebelumnya, yang diperoleh oleh ELSAM pada bulan Mei 2005. RUU perbaikan tersebut belum dipublikasikan.

 

                [3] Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, Perdagangan Manusia dalam RUU KUHP, ELSAM, 2005

                [4] ibid

                [5] Jika kita melihat struktur pasal dalam UU No 21 tahun 2007. Pasal pidana perdagangan manusia tidak mengunakan istilah “untuk diperdagangkan” namun menggunakan istilah “untuk ekspolitasi”. Sedangkan istilah eksploitasi tersebut dibahasa di bagian umumnya. Ini yang membedakan cara perumusan RUU KUHP yang justur tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “untuk diperdagangkan”.

 

                [6] Masuknya penjeratan hutang dalam Rancangan KUHP sebagai salah satu cara dalam kejahatan perdagangan manusia, merupakan sebuah langkah maju. Hal ini juga sudah dimasukkan dalam UU No 21 tahun 2007.

 

                [7] Lihat  Supriyadi Widodo Eddyono, Op Cit.

 

[8] Eksploitasi didefinisikan terpisah untuk memperluas dasar penuntutan. Pasal 1 alinea 6 yang mendefinisikan eksploitasi adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan seorang korban yang termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, pengambilan atau transplantasi organ tubuh dan atau jaringan tubuh, atau semua perbuatan yang melibatkan penindasan, pemerasan dan kekerasan fisik, seksual, tenaga kerja dan atau kemampuan terhadap seseorang oleh pihak lain secara sewenang-wenang untuk memperoleh keuntungan materiil (terjemahan ICMC/ACILS).

 

                [9] Walaupun dalam prakteknya pengertian tersebut bias digunakan, ini membuktika bahwa pasal-pasal mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam RUU KUHP merupakan pasal yang memiliki elemen yang berlapis.

 

                [10] Lihat Pasal 562 Rancangan KUHP.

 

                [11] Lihat Pasal 178 Rancangan KUHP.

 

                [12] Lihat  Pasal 160 Rancangan KUHP.

 

                [13] Lihat Pasal 562 Rancangan KUHP.

                [14] Pasal 463 Rancangan KUHP.

 

                [15] Di dalam RUU TPPO hal itu telah  didefinisikan. RUU TPPO mendefinisikan eksploitasi sebagai tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh, atau segala tindakan yang berupa penindasan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan. Lihat RUU TPPO Pasal 1, Protokol Trafficking pun sudah memberikan pengertian tentang eksploitasi tersebut dengan lebih rinci yang terkait dengan instrumen internasional lainnya. Sedangkan UU No 21 Tahun 2007 mengenai TPPO mendefeniskan eksploitasi (Pasal 1 No 7) sebagai tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukummemindahkan atau mentransplantasi organ da atau jaringan tubuh atau mrmanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Bisa dikatakan rumusan eksploitasi dalam UU ini lebih lengkap.

                [16] Lihat RUU TPPO Pasal 1. dan UU No 21 Tahun 2007 Pasal 1 No 9. dinyatakan bahwa perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pada huruf 10 dinyatakan bahwa pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

 

                [17] Lihat Pasal 178 Rancangan KUHP.

[18] Lihat  Pasal 160 Rancangan KUHP.

 

[19] Dalam RUU TPO kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan atau tulisan atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

 

                [20] Pengertian tersebut juga tidak di temukan dalam RUU TPPO maupun UU No 21 tahun 2007.

 

[21] Lihat pasal-pasal lainnya, terutama dalam BAB XX Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kedua tentang Perampasan Kemerdekaan Orang, Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa, dan Bagian Keempat tentang Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang.

 

                [22] Pasal 463 Rancangan KUHP.

 

                [23] Lihat  Supriyadi Widodo Eddyono, Op Cit

 

                [24] Lihat Pasal 6 UU No 21 tahun 2007

 

                [25] Lihat Pasal 5 UU No 21 tahun 2007

 

[26] Lihat Pasal 1 Nomor 6 RUU TPPO. Lihat juga Pasal 1 No 7 dalam UU No 21 Tahun 2007 TPPO.

 

[27] Pasal 5 Protokol Trafficking.

 

[28] Lihat Pasal 554 Rancangan KUHP.

 

[29] Pasal 12 Protokol Trafficking.

2 Responses to “Perdagangan Orang (Traficking Person) dalam RUU KUHP”


  1. 1 mel Februari 23, 2008 pukul 8:39 am

    aku tertarik dengan kasus traficking ini, dan mau tau lebih jauh lagi tentang penghayatan korban2 traficking ini, dimana bisa ku daptkan datanya dan siapa yang bisa di hubungi??

  2. 2 lisbet siagian Januari 19, 2009 pukul 8:37 am

    selama masih ada yang lelaki yang membutuhkan pelarian, keisengan atau pengentau rasa nya yang lain, teteeeeeeeeeeeeeeppppp


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: