Tindak Pidana Inses Dalam RUU KUHP

Tindak Pidana Inses Dalam RUU KUHP

Supriyadi Widodo Eddyono

Pengantar

Secara umum pengertian Inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau disebut juga dengan hubungan sumbang.[1] Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat[2]. Kamus inggris-indonesia mengartikan inses sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat atau  larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya disebabkan hubungan sedarah.[3] Namun pengertian hubungan inses maupun ruang lingkupnya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial. 

Pada masyarakat tertentu perkawinan antar sepupu kadangkala dianjurkan, tetapi ada masyarakat yang lain melarang hubungan tersebut. Dalam agama Islam dikenal juga istilah larangan kawin selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan, dan sebab perzinaan. Masalah larang perkawinan seperti itu diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1. Tahun 1974 pasal 8-11 dan Impres No.1 Tahun 1991, kompilasi hukum islam diatur dalam pasal 39-44. Mengacu pada konsep tersebut, maka inses diberi pengertian  hubungan seksual yang dilarang antara ayah, baik kandung, angkat, maupun samping, maupun kebawah, pertalian sesusuan, dan pertalian semenda.

Inses biasanya terjadi antara saudara laki-laki dengan adik kandung atau tiri, ayah dengan anak kandung atau anak tiri, ayah dengan anak angkat atau anak adopsi, kakek dengan cucu, paman dengan keponakan kandung atau tiri dan laki-laki lain yang sudah seperti keluarga, yang posisinya dipercaya. Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang misalnya guru terhadap murid atau, pendeta/ulama terhadap anak asuh nya dan lain-lain. Namun, pada dasarnya hubungan inses yang paling umum terjadi yaitu antara anggota keluarga antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun antar anak dengan ibu kandung atau tiri,  dan antara saudara kandung[4].

Inses dilakukan dengan berbagai pola, misalnya disertai dengan kekerasan fisik, non fisik atau rayuan untuk membuat korban tidak berdaya sebelum, saat atau sesudah kejadian. Adakalanya inses terjadi tanpa menggunakan unsur kekerasan, paksaan atau rayuan, tetapi berdasarkan rasa saling suka[5] meskipun ini jarang terjadi[6].

Dari berbagai karakteristik inses, kasus yang paling banyak terjadi ialah hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyesatan dan bujukrayu agar anak dipaksa menurut dan atau tidak berdaya/pingsan. (dengan tujuan perkosaan dan atau  pencabulan). Ada pula karakter kasus yang berbeda  dimana Ancaman dan kekerasan tidak hanya ditujukan kepada korban, akan tetapi kepada ibu dan saudaranya (pihak ke-3), agar korban terpaksa menurut.

Dampak dari inses yang dirasakan oleh korban sangatlah besar seperti  trauma fisik, trauma psikologis, kehamilan yang tidak di inginkan serta kacaunya hubungan dalam keluarga. Gangguan psikologis atau trauma sebagai akibat dari inses yang dialami oleh korban misalnya; tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khwatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri, dan perilaku merusak diri sendiri, perasaan akan harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Akibat lain yang sering meresahkan korban adalah mereka sering sekali disalahkan dan mendapat stikma yang buruk dari masyarakat

Kejahatan ini, tentunya menjadi ancaman terhadap (terutama ) anak dalam sebuah relasi keluarga yang mengakibatkan anak menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri. Umumnya kejahatan Inses ini justru jarang sekali di dilaporkan kepada pihak berwajib karena akan memalukan keluarga atau khawatir akan mendapat hukuman. Lemahnya perlindungan hukum terhadap para korbannya ini justru membuat inses tidak di sentuh oleh hukum. Ini disebabkan karena metode Inses yang dilakukan oleh pelaku biasanya juga disertai dengan ancaman terhadap korban supaya  tidak mengadukan kejadian itu kepada siapa pun. Jika hal itu terjadi, nyawa si korban juga terancam. Hal ini membuat perbuatan yang sama sering berulang berkali-kali sehingga  korban pasrah saja menerima perlakuan tidak adil terhadapnya.[7]

Inses dalam KUHP

Pengaturan mengenai kejahatan inses dalam KUHP berada di dalam 294 ayat (1):

Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharaanya, pendidikan atau pengawasanya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya  yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Perbuatan pidana pada Pasal 294 ini memiliki karakter khusus yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum dan sipembuatnya dengan objek (korban). Karena adanya faktor hubungan tersebut, dan kemudian hubungan itu ternyata disalahgunakan (si pelaku menyalahgunakan kedudukannya). Dalam ayat (1) hubungan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni pertama, hubugan kekeluargaan dimana si pelaku yang seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk melidungi, menghidupi, memeihara, mendidik, dan kedua, adalah hubungan di luar kekeluargaan tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, atau menghidupi.

Terhadap KUHP, ada beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian. Pertama, adalah bahwa kejahatan inses ini lebih dimasukkan ke dalam delik pencabulan (perkosaan untuk berbuat cabul) ketimbang delik perkosaan dengan persetubuhan. Padahal cara-cara perbuatan inses yang sering terjadi justru menggunakan cara persetubuhan. Akibatnya pasal yang digunakan tentunya terlalu menguntungkan bagi pelaku[8]. karena inses dengan cara perkosaan tentunya lebih berat ketimbang pencabulan.

Kedua, disamping itu relasi (hubungan darah)  antara pelaku dan korban hanyalah hubungan orangtua dan anak. oleh karena itu  KUHP masih sangat membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai inses. Padahal dalam banyak kasus inses dengan kekerasan justru terjadi pula di luar hubungan darah orangtua-anak. Misalnya inses yang dilakukan antara kakek-cucu, paman-keponakan dan lain sebagainya.

Ketiga, KUHP terlihat tidak akan memidana para pelaku inses dengan pasal 294  jika perbuatan inses dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa, dalam konteks suka sama suka, walaupun jika dilakukan dengan perkosaan atau pencabulan. Untuk konteks inses yang dilakukan orang dewasa secara sukarela, KUHP tidak menyatakan hal ini sebagai perbuatan yang dilarang sebagai inses, tapi mengaturnya sebagai delik zina (bila salah satu terikat perkawinan). Untuk kasus inses yang terjadi antara orang dewasa dengan cara paksa (kekerasan, ancaman kekerasan dn lainsebagainya) misalya perkosaan dan pencabulan maka KUHP hanya akan mengenakan pasal-pasal perkosaan atau pencabulan. Bukan pasal mengenai inses.

Ketiga, penerapan delik-delik di atas merupakan delik aduan yang mengakibatkan delik tersebut tidak dapat diproses bila pihak yang berkepentingan tidak melaporkan kepihak yang berwajib. Padahal dalam banyak kasus, keluarga korban atau pelaku biasanya menutup-nutupi kasus inses dalam lingkungan keluarganya. Mereka berpandangan jika kasus inses di ungkap maka akan mencemari nama baik pelaku maupun keluarga lebih-lebih jika kasus inses sampai di sidangkan di pengadilan. Sebagai Akibatnya, banyak kasus inses yang tidak pernah terungkap dan menyebabkan pelaku bebas dari sanksi hukum. Akibat lebih lanjut, orang tidak akan menjadi takut dan malu melakukan hubungan inses. Masalah ini akan mengakibatkan kasus inses semakin banyak terjadi di masyarakat [9]

Kejahatan Inses Dalam RUU KUHP

Pengaturan yang spesifik mengatur mengenai  inses ada dalam RUU KUHP di bagian Bab delik kesusilaan yakni dalam pasal 490, 497 dan 498.

Pasal 490: (1) “Persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, dipidana pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. (2) Jika, dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 18 tahun dan  belum kawin maka dipidana pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun”.

Pasal 497: (1) “melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun”. (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkat­nya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Dipidana dengan pidana penjara  paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:

a.       pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan­nya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserah­kan padanya untuk dijaga; atau

b.       dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada  lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 498  ayat (1): Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan pengaturan yang demikian ini, dapat dikemukakan bahwa kejahatan inses dalam KUHP telah mengalami perubahan. Perubahan itu ialah ditambahkannya “cara persetubuhan” sebagai delik  baru terkait dengan kejahatan inses, yang di dalam Pasal 294 KUHP belum dimasukkan. Ditambahkannya elemen “persetubuhan” dalam kejahatan inses akan memberikan perubahan yang signifikan bagi mengantisipasi kejahatan inses yang biasanya hanya di kenakan dengan cara-cara pencabulan.

Pasal 490 mengenai inses ini juga menunjukkan bahwa RUU KUHP secara tegas melarang perbuatan-perbuatan inses baik yang dilakukan karena hubungan sedarah juga dalam hubungan relasi yang bersifat khusus, baik yang dilakukan dengan memenuhi unsur unsur paksaan, tanpa kehendak, tanpa persetujuan dari salah satu pihak  juga dalam inses yang terjadi melalui persetujuan dari dua belah pihak (by consent)

Disamping itu dengan adanya pengaturan sanksi pidana minimal. akan membatasi jaksa maupun hakim dalam penuntutan dan dalam memberikan putusan. Kebebasan para penegak hukum tersebut menjadi terbatasi, sehingga penjatuhan hukuman terhadapa pelaku inses tidak akan dapat terlalu ringan atau terlalu berat. Penjatuhan sanksi pidana akan disesuaikan dengan pembuktian fakta-fakta melalui alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Selain itu pembatasan sanksi hukum minimal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dalam kehidupan manusia baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Perkembangan lain  yang bisa  dilihat dalam RUU KUHP yaitu delik inses yang tidak lagi menjadi delik aduan. Perubahan konsep ini dapat membuka peluang kepada penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum yang berlaku tanpa adanya pengaduan dari pihah-pihak yang berkepentingan. Ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum pada masyarakat.

Rumusan tersebut juga sudah membuka pertangungjawaban bagi kejahatan yang dilakukan terhadap anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharaanya, pendidikan atau pengawasanya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya  yang belum dewasa. Rumusan Pasal 497 menyatakan bahwa selain melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Perbuatan cabul juga mencakup  dilakukan terhadap anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharaanya, pendidikan atau pengawasanya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya  yang belum dewasa


Namun bila di telisik lebih jauh rumusan mengenai kejahatan inses dalam RUU KUHP memiliki beberapa kelemahan.

Pertama, dalam Pasal 490 RUU KUHP defenisi inses yang ada mengalami penyempitan makna sehingga apa yang dimaksud dengan kejahatan inses melalui persetubuhan  ialah jika hubungan antara korban dan pelaku memiliki hubungan sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga. Kedua, Pasal 490 juga hanya menegaskan bahwa kejahatan inses terjadi jika ada  Persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga. Tanpa merujuk lebih lanjut mengenai apakah persetubuhan dilakukan dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, dan sebagainya (dengan cara perkosaan). Hal ini justru  akan menurunkan derajat kejahatan inses. Karena haruslah dipisahkan besar pertanggungjawaban pelaku inses yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, misalnya kejahatan inses dengan cara perkosaan harus dibedakan dengan inses yang  dilakukan dalam konteks persetubuhan tanpa kekerasan (perkosaan) terutama terkait dengan status anak sebagai korban.

Padahal jika RUU KUHP konsisten maka rumusan persetubuhan tersebut jika di kaitkan dengan pasal perkosaan sudah jelas-jelas masuk dalam kategori perkosaan. Sehingga dalam pasal 490 RUU KUHP tersebut ada dua kejahatan dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku yakni pertama adalah kejahatan perkosaan, kedua, perkosaan tersebut di lakukan terhadap anak  dan ketiga adalah perbuatan tersebut justru di tujukan kepada orang yang memiliki relasi atau hubungan darah dengan pelaku.

Ketiga, rumusan Pasal 490 RUU KUHP menyatakan bahwa jika persetubuhan dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 18 tahun dan  belum kawin maka dipidana pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 4 tahun, Rumusan seperti ini akan memiliki konsekwensi yang penting.  Masih tidak jelas apa pertimbangan dari para perumus RUU KUHP memasukkan kata “belum kawin”. Sebaiknya istilah belum kawin di hilangkan saja.

Keempat rumusan Pasal 497 menyatakan bahwa melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Rumusan ini juga mengalami penyempitan makna sehingga apa yang dimaksud dengan kejahatan inses melalui pencabulan hanyalah terbatas dengan anak kandungnya saja atau dengan anak tirinya, anak angkat­nya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya. berbeda dengan hubungan yang diatur dalam Pasal 490 RUU KUHP  yakni   hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga.  Pasal 497 RUU KUHP juga menyamakan korban yang berstatus anak dan orang dewasa, dimana tidak adanya pembedaan pidana bagi pelaku. seharusnya bagi korban yang masih berstatus anak perlu pidana pemberatan bagi pelaku.

Dari Paparan tersebut diatas menunjukkan bahwa RUU KUHP telah lebih progresif mengatur mengenai ketentuan tindak pidana inses namun masih memiliki beberapa kekurangan mengatur tindak pidana ini secara lebih  konsisten.

 

Tabel

Ruang Lingkup Tindak pidana Inses dalam RUU KUHP

Dengan cara

Objek (korban)

Status usia korban

Pasal relevan

Range Ancaman pidana penjara

Perkosaan

 

Hubungan sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga

 

Dewasa (sudah 18 tahun)

Disamakan dengan kejahatan perkosaan (Pasal 491di RUU KUHP)

 

 

 

Perkosaan

 

Hubungan sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga

 

Anak (belum 18 tahun)

Disamakan dengan kejahatan perkosaan (Pasal 491di RUU KUHP)

 

 

 

Persetubuhan

(di luar konteks perkosaan dengan persetubuhan)

 

Hubungan sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga

 

Dewasa (sudah 18 tahun)

dan sudah kawin

Pasal Inses

490 RUU KUHP Ayat (1)

 

 3 tahun –  12 tahun

Persetubuhan

(di luar konteks perkosaan dengan perstubuhan)

 

Hubungan sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga

 

Anak (belum 18 tahun) dan belum kawin

Pasal inses

490 RUU KUHP Ayat (2)

 

3 tahun – 15 tahun

Persetubuhan

(di luar konteks perkosaan dengan persetubuhan)

 

anak tirinya, anak angkat­nya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya

anak maupun dewasa

 

2 tahun –  10 tahun

Pencabulan

Anak kandungnya

anak maupun dewasa

Pasal inses

497 RUU KUHP Ayat (1)

3  tahun – 10  tahun

Perbuatan cabul

dengan anak tirinya, anak angkat­nya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya

anak maupun dewasa

Pasal inses

497 RUU KUHP Ayat (2)

 2 tahun – 10 tahun

Perbuatan cabul
(pejabat)

bawahan­nya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserah­kan padanya untuk dijaga

anak maupun dewasa

Pasal inses

497 RUU KUHP Ayat (3)

3 tahun- 12 tahun

perbuatan cabul

(dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada  lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial)

 

dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut

anak maupun dewasa

Pasal inses

497 RUU KUHP Ayat (3)

 3 tahun- 12  tahun


 




[1] Sumber dari: kompas cyber media,inses,kekerasan seksual pada anak,2005.

 

[2] Soekanto, 1993:202.

 

[3] Salim, 2000:736.

 

[4]Sulaiman Zuhdi Manik,dkk. Korban inses, Pusat kajian dan perlindungan anak ( PKPA), Hal; 37, 2002.

 

[5] . ibid

 

                [6] Walaupun terjadi ini mencakup pengertian inses yang meluas dan pelakunya adalah orang dewasa.

[7].  Lihat: Arist merdeka sirait,dkk, JK-IPK. Lindungi aku yang tercabik. hal 124. 2004

 

[8] Walaupun ancaman untuk delik inses dalam pasal 294 (1) adalah ancaman pidana penjara paling lama tujuh Tahun. Lebih lama dua tahun ketimbang delik pencabulan (Pasal 293) yang paling lama lima tahun. Namun ancaman tujuh tahun tersebut justru sama dengan delik pencabulan bagi anak dalam Pasal 290 KUHP.

 

                [9]. Lihat: Afiani Ika,dkk.Inses, adakah celah hukum bagi perempuan. Ford Foundation dan pusat studi kependudukan dan kebijakan UGM. hal.102-103.2005.

1 Response to “Tindak Pidana Inses Dalam RUU KUHP”


  1. 1 Reslievelyne April 20, 2008 pukul 6:35 am

    Tegakkan keadilan.Jalankan KUHP dgn tjuan pyelamatan hak2 para k0rban.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 86,286 hits

Flickr Photos

It's a Family Affair...

Trains (over the bridge)

Burrowing Owl

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: