Tindak Pidana Penyiksaan (Torture) Dalam RUU KUHP

Tindak Pidana Penyiksaan (Torture) Dalam RUU KUHP

Betty Yolanda & Supriyadi Widodo Eddyono

Pengantar

Tindak pidana penyiksaan merupakan jenis tindak pidana yang baru dalam hukum pidana di Indonesia. Kemunculan pengaturan mengenai tindak pidana penyiksaan ini tidak lepas dari kewajiban Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (Konvensi) melalui UU Nomor 5 Tahun 1998.[1] Dalam Konvensi tersebut disebutkan bahwa salah satu kewajiban Negara Pihak adalah mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan penyiksaan.

Dalam RUU KUHP, kejahatan penyiksaan hanya diatur dalam satu pasal, yaitu dalam Bab IX tentang Tindak Pidana Hak Asasi Manusia, Pasal 406, yang menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap pejabat publik atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya”.

Berdasarkan rumusan tersebut bisa dilihat elemen-elemen utamanya yakni:

·        setiap pejabat publik atau

·        orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau

·        setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik

·        Melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan

·        atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang

·        dengan tujuan untuk

o       memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga

§         informasi

§         atau pengakuan,

o       menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan

o       atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi

o       atau memaksa orang-orang tersebut

o       atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya

Beberapa Catatan

Rumusan tindak pidana penyiksaan dalam RUU KUHP tersebut bila dilihat secara sepintas hampir sama dengan rumusan dengan pasal 1 CAT, namun jika dilihat lebih cermat rumusan ini juga mengurangi pengertian dari Konvensi tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Konvensi, yang menyebutkan:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Konvensi, penyiksaan terdiri dari lima elemen penting, yakni:

(1)   rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani; 

(2)   dilakukan dengan sengaja;

(3)   untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, atau mengancam atau memaksa, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi;

(4)   ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik;

(5)   tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

 

Rumusan dalam Pasal 406 RUU KUHP ini sebagaimana kewajiban terhadap ratifikasi konvensi, seharusnya tidak mengurangi pengertian penyiksaan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi,[2]  Tampak bahwa rumusan dalam RUU KUHP telah mencoba memasukkan beberapa rumusan penting yang berkaitan dengan penyiksaan dalam Konvensi. Di antaranya:  menggunakan unsur “mengancam”, dengan istilah intimidasi. Menggunakan itilah digerakkan atau sepengetahuan untuk menggatikan istilah “persetujuan”, dan menggunakan unsur menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan untuk mencover unsur dari kalimat terakhir Pasal 1 ayat (1) Konvensi, yakni: Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”.

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 404 RUU KUHPidana, ketentuan tersebut merupakan “tindak pidana yang dikenal dengan nama Torture”. Tindak pidana ini sudah menjadi salah satu tindak pidana internasional melalui konvensi internasional Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984…”. Apabila kita perhatikan secara seksama, judul dari Konvensi Menentang Penyiksaan pada hakikatnya tidak hanya mengatur mengenai kejahatan penyiksaan, tetapi juga perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Disamping itu, sangat disayangkan, ketentuan Pasal 404 RUU KUHP hanyalah memberikan penekanan atas kejahatan penyiksaan menurut Pasal 1 Konvensi dan tidak mengatur mengenai jenis kejahatan yang kedua sebagaimana tercantum di dalam Pasal 16 ayat (1) Konvensi yang berbunyi:

 Setiap Negara Pihak harus berusaha untuk mencegah, di dalam wilayah jurisdiksinya, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan oleh, atau atas hasutan dari, atau dengan persetujuan atau sepengetahuan, seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, 11, 12 dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan pada tindak penyiksaan atau acuan pada perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.”

Pasal 16 menjadi penting terkait dengan kriminalisasi terhadap kejahatan-kejahatan lain yang tidak jatuh dalam kategori kejahatan penyiksaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi. Memang Pasal 404 RUU KUHP telah secara parsial, mengadopsi definisi penyiksaan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi. Namun hal itu tidaklah cukup. Oleh karena itu, seharusnya RUU KUHPidana, yang nantinya akan berperan sebagai “payung hukum” dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengadopsi ketentuan-ketentuan Konvensi Menentang Penyiksaan secara komprehensif.

Kejahatan penyiksaan memang harus dibedakan dari bentuk perlakuan sewenang-wenang (ill-treatment) lainnya, karena terdapat kewajiban-kewajiban hukum pidana yang melekat secara khusus pada penyiksaan, misalnya penerapan jurisdiksi universal. Satu-satunya sumber yang dapat dipakai sebagai acuan secara universal berkaitan dengan definisi penyiksaan adalah Konvensi Menentang Penyiksaan. Namun, Konvensi ini masih dirasa kurang memadai karena Konvensi ini tidak menyediakan definisi yang jelas mengenai perlakuan sewenang-wenang lainnya.[3]   

Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee), melalui Komentar Umum No. 20, menyatakan bahwa “Kovenan tidak memuat definisi apapun mengenai konsep yang tercakup dalam Pasal 7, dan Komite tidak menganggap bahwa adalah penting untuk menyusun sebuah daftar tentang tindakan-tindakan yang dilarang atau untuk menetapkan pembedaan yang tajam antara pelbagai jenis penghukuman atau perlakuan; pembedaan akan tergantung pada sifat dasar, tujuan dan kekejaman perlakuan”.[4] Hal serupa juga ditegaskan oleh Sir Nigel Rodley, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, mengedepankan tiga bagian terkait dengan definisi penyiksaan, yakni: (1) intensitas relatif dari kesakitan atau penderitaan yang ditimbulkan; (2) tujuan dari kesakitan atau penderitaan itu; dan (3) status si pelaku, misalnya pelaku bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.[5]  

Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia pada umumnya dibedakan dari “tingkat kekejaman” dan “tujuan”. Banyak pendapat yang menginterpretasikan penyiksaan sebagai “bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan tingkat kekejaman (severity) yang jauh lebih berat”.[6] Akibatnya, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dianggap sebagai bentuk perlakuan sewenang-wenang yang tidak cukup serius untuk dikategorikan sebagai penyiksaan.[7] Lebih lanjut, perlakuan yang merendahkan dapat diklasifikasikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi, dan jika sudah mencapai taraf yang paling serius, dapat diklasifikasikan sebagai penyiksaan. Bertolak belakang dari beberapa pendapat tersebut di atas, beberapa pakar menganggap bahwa pendekatan “tingkat kekejaman” dan “tujuan” sangat problematik dan pembentukan hirarki antara penyiksaan dan bentuk-bentuk lain dari perlakuan sewenang-wenang (ill-treatment) harus dihindari.[8]

 Berbagai pendekatan terhadap definisi penyiksaan juga telah dipakai, baik oleh badan-badan internasional maupun regional. Sebagai contoh, Komite tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Komite Hak Asasi Manusia (HRC) melihat mutilasi alat kelamin perempuan (Female Genital Mutilation, FGM) dari sudut pandang yang berbeda. CEDAW, berdasarkan Rekomendasi Umum No. 14 dan 19[9], mempertimbangkan FGM sebagai bentuk diskriminasi, bukan penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang. Sedangkan HRC mempertimbangkan FGM sebagai berdasarkan Komentar Umum No. 20 mengenai Pelarangan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Pasal 7 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik).[10]

Rekomendasi

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya RUU KUHP, pemasukan ketentuan mengenai perlakuan sewenang-wenang lainnya di luar penyiksaan sangat penting mengingat definisi penyiksaan yang cukup sempit. Oleh karena itu, beberapa catatan penting perlu diberikan berkenaan dengan Pasal 404 RUU KUHP, yaitu: Pertama, jika RUU KUHPidana dipandang sebagai satu bentuk implementasi dari dan sebagai konsekuensi atas ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dalam UU No. 5 tahun 1998, maka kejahatan ini tidak perlu ditempatkan dalam BAB IX walaupun kejahatan ini termasuk ke dalam international crime dan bahkan serious crime[11] tetapi lebih tepat ditambahkan atau disandingkan dengan kejahatan penganiayaan agar dapat menjangkau pejabat publik orang yang bertindak dalam kapasitas publik. Hal ini dimaksudkan agar lebih mengekfektifkan ketentuan tentang larangan penyiksaan yang memang sudah ada (punishable) dalam hukum pidana semua negara[12].

Kedua, agar sesuai dengan judul lengkap Konvensi, yaitu UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatmen or Punishment, maka perlu juga dimasukkan ketentuan mengenai perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusia dan merendahkan martabat manusia.

 




[1] UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

 

[2] Lihat Lampiran UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan. Pengertian ini merupakan terjemahan resmi dari Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan.

[3] Sejak tahun 2000, Komite Menentang Penyiksaan (CAT) mulai mendiskusikan perlu atau tidaknya mengadopsi satu Komentar Umum (General Comment) tentang Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan. Komentar Umum ini menjadi penting di dalam pengimplementasian Konvensi Menentang Penyiksaan di dalam hukum domestik Negara-Negara Pihak pada Konvensi.

 

[4] Komentar Umum  No. 20: Menggantikan Komentar Umum No. 7 mengenai Pelarangan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam (Pasal 7), Sesi ke-empatpuluh empat, 10/03/92.    

 

[5] Lihat Christian M. De Vos, Mind the Gap: Purpose, Pain, and the Difference between Torture and Inhuman Treatment, hlm. 1. Tersedia di www.wcl.american.edu/hrbrief/14/2devos.pdf?rd=1.

 

[6] Lihat Greek Case dan Ireland v UK, www.worldlii.org.  

 

[7] Lihat Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Dijadikan Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), disahkan  oleh Resolusi Majelis Umum PBB 3452 (xxx), 09 Desember 1975.

 

[8] Lihat Association for the Prevention of Torture, the Definition of Torture: Proceedings of an Expert Seminar, APT, Geneva, 2001, hlm. 18.

 

[9] Lihat CEDAW General Recommendation No. 14 (ninth session, 1990), “Female Circumcision” dan General Recommendation No. 19 (eleventh session, 1992), “Violence against Women”.

 

[10] Lihat General Comment No. 20: Replaces General Comment 7concerning Prohibition of Torture and Cruel Treatment or Punishment (Art. 7), 10/03/92.

 

[11] Lihat Princenton Principles, Principle 2: Serious Crimes Under International Law, butir (1) yang berbunyi: “For purposes of these principles, serious crimes under international law include: (1) piracy; (2) slavery; (3) war crimes; (4) crimes against peace; (5) crimes against humanity; (6) genocide; and (7) torture.”

 

[12] Di dalam KUHP saat ini pasal yang digunakan untuk penyiksaan adalah Pasal 351.

2 Responses to “Tindak Pidana Penyiksaan (Torture) Dalam RUU KUHP”


  1. 2 tri madya wianto Maret 24, 2009 pukul 9:02 am

    terima ksih telah membahas tentang torture kerena saya sedang meneltiti tentang torture dalam skripsi yang sya akan buat!!
    jadi mohon bantuan untuk memberikan dat2 tentang penyiksaan.
    terima ksih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 86,286 hits

Flickr Photos

It's a Family Affair...

Trains (over the bridge)

Burrowing Owl

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: