Penghasutan dan Kemerdekaan Menyatakan Pendapat: Problem Pengaturan Penghasutan dalam KUHP, RKUHP 2005, dan RKUHP 2008



Oleh Anggara

 

I.       Pendahuluan

 

Sebagai negara berdasarkan hukum, maka Indonesia dalam konstitusinya selalu mencantumkan kerangka dasar jaminan terhadap hak asasi manusia. Namun meski ada jaminan hak asasi manusia, namun ternyata sebagian struktur dan isi dari UU masih mempunyai kontradiksi dengan jaminan tersebut. Terlebih setelah adanya Perubahaan II UUD 1945, TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, maka posisi Indonesia secara normatif adalah masuk dalam salah satu negara yang maju dalam bidang perlindungan, pemajuan, dan promosi hak asasi manusia di dunia.

Namun, dalam konteks tertentu, masuknya berbagai jaminan hak asasi manusia itu sendiri tidak langsung secara serta merta menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan dalam melihat kerangka hukum dalam proteksi hak asasi manusia.

 

Di Indonesia sendiri masih cukup banyak aturan perundang-undangan yang masih membelenggu hak asasi manusia, Sebagai salah satu contohnya dalam hal ini adalah KUHP. KUHP memuat banyak peraturan yang dapat membatasi hak-hak sipil dan politik terutama hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan. Cukup beragam kasus-kasus yang dapat menjerat perorangan dan/atau sekelompok orang yang menggunakan hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan menggunakan KUHP yang ironisnya putusan pengadilan justru cenderung kaku dalam melihat problem kemerdekaan menyatakan pendapat. Beragam contoh yang bisa dikemukakan dalam menjerat para pengguna hak menyatakan pendapat ini, dari perbuatan tidak menyenangkan hingga ke pencemaran nama baik, dari penghasutan hingga ke penodaan terhadap agama.

 

Penghasutan sebagai salah satu jenis tindak pidana yang eksis dalam KUHP masih terus menjadi sorotan, baik sorotan terhadap implementasi dari jenis tindak pidana ini maupun sorotan terhadap norma konstitusionalnya.

 

II.     Penghasutan dalam Kerangka Hukum Pidana

 

Penghasutan dalam KUHP diatur di BAB V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dalam Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 160

Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00

Pasal 161 ayat (1)

Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, yang isinya menghasut supaya perbuatan yang dapat dihukum dilakukan, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau tidak mau menurut apa-apa yang diterangkan dalam pasal diatas tadi, dengan maksud supaya isi tulisan penghasut itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00

 

Penghasutan dalam RKUHP Versi 2005 diatur dalam BAB IV Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Bagian Ketiga Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana, Paragraf 1 Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum dalam Pasal 288 dan 289 ayat (1)

Pasal 288

Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda  paling banyak Kategori IV.

Pasal 289 ayat (1)

Setiap orang yang  menyiarkan, mempertunjukkan, atau ­me­nempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

 

Penghasutan dalam RKUHP Versi 2008 diatur dalam BAB V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Bagian Kedua Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana, Paragraf I Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum

Pasal 288

Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV

Pasal 289

Setiap orang

Setiap orang yang  menyiarkan, mempertunjukkan, atau ­me­nempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

 

Dalam konteks hukum pidana, maka sulit menemukan perbedaan hakiki dari pengaturan penghasutan dalam KUHP, RKUHP Versi 2005, dan RKUHP Versi 2008, bahkan jenis hukuman pidananyapun sama. Tindak pidana penghasutan dalam ketiga pengaturan ini diformulasikan dalam bentuk formil sehingga aspek kebaruan dalam RKUHP baik versi 2005 dan 2008 hampir tidak ada sama sekali.

 

III.   Pembatasan Kemerdekaan Menyatakan Pendapat

 

Kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai salah satu bagian dari kebebasan berekspresi, jelas merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi berdasarkan hukum internasional

 

Berdasarkan konstruksi dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), maka pembatasan hanya diperkenankan sepanjang untuk menghormati hak dan reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan masyarakat atau kesusilaan.

 

Namun, penting dilihat implementasi dari Pasal 19 ayat (3) KIHSP ini yang dikenal dengan Uji Tiga Rangkai. Uji tiga rangkai ini sendiri berasal dari putusan Human Rights Committee dalam kasus Keun-Tae Kim v. Republic of Korea, No. 574/1994 [64]. Putusan tersebut menyatakan bahwa agar suatu pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dapat dilakukan haruslah mengikuti persyaratan kumulatif, yaitu: bahwa pembatasan harus dilakukan melalui hukum, dan dilakukan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) KIHSP, dan pembatasan itu diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah tersebut. Selain itu ketentuan lebih lanjut tentang tujuan yang sah dapat juga dirujuk pada The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information (U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 (1996).

 

Sebagai salah satu negara yang mengadopsi KIHSP, maka Indonesia juga harus menyelaraskan ketentuan hukum pidana nasionalnya agar selaras dengan maksud dan tujuan dari KIHSP. Dalam konteks hukum pidana positif dan pembaharuan hukum pidana, maka tindak pidana penghasutan dalam konteks ini dapat membatasi kemerdekaan menyatakan pendapat yang telah dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) serta ayat (3) dan Pasal 28 F UUD 1945.

 

IV.  Tindak Pidana Penghasutan: Antara Redefinisi dan Penghapusan Delik

 

Masih adanya tindak pidana penghasutan dalam konteks sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum jelas merupakan langkah mundur. Apalagi tindak pidana tersebut dirumuskan dalam delik formal yang dapat menjerat siapapun yang melakukan aktivitas menyatakan pendapat dan penyebarluasan informasi.

 

Banyak dari aktivis pro demokrasi yang dapat terjerat pasal ini dan juga advokat karena melakukan aktivitas penyadaran hukum. Beberapa aktivis/advokat dari LBH Banda Aceh juga terjerat tindak pidana penghasutan ini. Selain itu, aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan juga dilaporkan dengan delik penghasutan ini. Advokat dan aktivis Iwangin Sabar Olif didakwa melakukan penghasutan karena menyebarluaskan pesan pendek (SMS) belum diidentifikasi yang dihubungkan dengan kerusuhan di Papua.

 

Melihat dari luasnya definisi penghasutan yang dapat menjerat siapapun di Indonesia, maka perlu mempertimbangkan kembali keberadaan tindak pidana penghasutan ini.

 

Ada dua pilihan yang dapat diambil yaitu melakukan perumusan ulang dengan membuat tindak pidana ini mejadi delik materil atau menghapusnya dalam khazanah hukum pidana Indonesia. Melakukan perumusan ulang dapat diambil sebagai salah satu pilihan jika dalam perumusan ulang tersebut dalam membuat aparat penegak hukum akan sangat berhati-hati dalam mengambil langkah terkait tindak pidana penghasutan ini.

 

Namun langkah lain yaitu menghapusnya dalam khazanah hukum pidana juga dapat cermati dengan baik, karena akan membawa perubahan besar di Indonesia dalam konteks semakin terjaminnya kemerdekaan menyatakan pendapat di Indonesia

 

Apapun pilihan yang diambil merupakan pilihan yang baik dan harus dilakukan sebagai langkah untuk melakukan pembaharuan hukum pidana. Sehingga aspek kebaruan dalam KUHP ataupun R KUHP (baik versi 2005 dan 2008) dapat ditemukan

0 Responses to “Penghasutan dan Kemerdekaan Menyatakan Pendapat: Problem Pengaturan Penghasutan dalam KUHP, RKUHP 2005, dan RKUHP 2008”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Juni 2008
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: