Awal Sebuah Keadilan Bagi Jurnalis

Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, disorot tajam oleh para praktisi jurnalistik. Aturan itu, dinilai menghambat kerja wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penerapan aturan itu juga bertentangan dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dalam pasal yang sama, kontitusi negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Ini berarti kerja jurnalistik sudah dilindungi oleh konstitusi tertinggi negara.
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), sebuah lembaga yang peduli memperjuangkan hak-hak jurnalis, pada Selasa, 24 Juni 2008 mengajukan permohonan uji materi kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini mewakili dua orang wartawan yang dijerat dengan pasal 310 ayat (1) tentang fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan dan ayat (2) serta pasal 331 ayat (1) KUHP. Mereka adalah Risang Bima Wijaya, wartawan Harian Radar Yogyakarta dan Bersihar Lubis, seorang penulis di Koran Tempo. Berdasarkan pasal 24 perubahan ketiga UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji terhadap Undang-Undang Dasar.

Risang Bima Wijaya menulis laporan soal dugaan pelecehan seksual oleh Soemadi Martono Wonohito, pemimpin umum harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta terhadap seorang perempuan yang pegawainya. Laporan itu dimuat di Radar Yogyakarta, tempat Risang bekerja pada Mei 2002.  Risang mengutip pernyataan korban dari keterangannya kepada  polisi dan pengakuan korban pada sebuah jumpa pers. Soemadi lantas mengadukan Risang kepada polisi setempat atas tuduhan pencemaran nama baik. Pada 17 April 2004 Risang dihadapkan ke Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta.  Desember 2004 Risang dinyatakan bersalah, dihukum sembilan bulan penjara. Setelah melalui banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, akhirnya Risang dihukuman enam bulan penjara oleh keputusan Mahkamah Agung.

Lain lagi yang terjadi dengan Bersihar Lubis. Ia adalah seorang kolomnis di berbagai media.  Opininya yang dimuat di Koran Tempo, 17 Maret 2007 berjudul “Kisah Interogator yang Dungu”. Tulisannya itu terkait dengan pelarangan peredaran buku teks pelajaran SMP dan SMU oleh Kejaksaan Agung pada 5 Maret 2007 karena tidak mencantumkan kebenaran sejarah tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948 dan Peristiwa Pemberontakan PKI tahun 1965. Bersihar Lubis mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung. Karena dianggap mengganggu stabilitas nasional dan merusak nama baik kejaksaan, Bersihar Lubis kemudian dilaporkan oleh pihak Kejaksaan Agung kepada polisi atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik institusi kejaksaan.

Pada 20 Februari 2008, Bersihar Lubis divonis satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat. Ia dinyatakan terbukti melakukan penghinaan dengan tulisan terhadap penguasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP.

Melihat kedua kasus tersebut pemberlakuan sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam KUHP, telah merugikan hak konstitusional terhadap Risang Bima Wijaya serta Bersihar Lubis. Selain itu pemberlakuan pasal-pasal itu juga telah mematahkan prinsip persamaan di muka hukum, membatasi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Hukuman pidana penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, sehingga hal ini merugikan hak konstitusional dari kedua korban. Lebih jauh, delik penghinaan atau pencemaran nama baik ini terutama ditujukan kepada kalangan jurnalis, yang secara konstitusional bertugas untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan gagasan informasi kepada masyarakat.
Menurut Heru Hendratmoko, ketua Aliansi Jurnalis Independen yang dikutip Jakartapress.com, keberadaan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP sudah mencederai negara yang bebas untuk menyampaikan pendapat. Heru menegaskan, wartawan itu tidak bisa dipidanakan hingga harus ada mekanisme lain untuk kalangan jurnalis. “Pasal-pasal itu tidak boleh dikenakan pada wartawan sepanjang domain untuk kepentingan publik. Wartawan harus dilindungi,” katanya. Heru juga sebagai ahli pengujian KUHP atas kasus ini.

Sholeh Ali, salah satu kuasa hukum pemohon yang ditemui di kantor LBH Pers, mengatakan bahwa pihaknya mewakili kepentingan pemohon untuk meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pasal-pasal dalam KUHP yang menjeratnya itu, tidak mempunyati kekuatan hukum yang mengikat. Sebab, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. [end]

Arif Ariyanto adalah tim kerja Mediabersama.com

1 Response to “Awal Sebuah Keadilan Bagi Jurnalis”


  1. 1 Ishadi SK Juli 7, 2008 pukul 2:03 pm

    Ada yang bisda tolong saya…please saya pusing dengan masalah ini.

    Salam

    Ishadi S.K.
    08161887900

    >
    > On Tue, 01 Jul 2008 04:08:17 -0700, “Retno.S.Renggana”
    > said:
    > > Ada yang bisa bantu?
    > >
    > > — On Wed, 21/06/08, Ishadi SK wrote:
    > > Dulu aku pake tapi udah aku tinggali,sekarang dipakai
    > > eks-karyawan Trans TV yg udah dipecat.Tiap hari dia bikin yang
    > > aneh-aneh.Kita udah biasa namun semakin hari semakin komplek
    > > masalahnya.Aku sudah frustasi buanget.Tolong dong.Akhirnya kan
    > > akan tahu siapa yang benar dan siapa yang bathil.Saya minta
    > > bantuan Mastel untuk menyelesaikan masalah ini…tolong.
    > >
    > > Salam
    > >
    > > Ishadi S.K.
    > > 08161887900
    > >
    > >
    > > PERS Release
    > > Saya seorang karyawan TransTV dipecat oleh TransTV dengan proses
    > > yang melanggar Peraturan Perusahaan dan UU Ketenagakerjaan pasal 156
    > > pada tanggal 3 Februari 2006 dengan cara diminta mengundurkan diri
    > > dengan dakwaan menitipkan absensi ke seorang office boy.
    > >
    > > Saya tidak dapat memperjuangkan hak-hak PHK saya seperti
    > > termaktub dalam UU Ketenagakerjaan karena terbentur dengan UU No 13 Tahun 2003
    > > tentang Tenaga Kerja dan UU No 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang hanya
    > > memberi waktu (kadaluarsa) selama 1 tahun bagi kasus PHK.Undang undang
    > > itu telah menyiratkan bentuk diskriminasi hukum terhadap kaum pekerja,buruh
    > > dan karyawan yang merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa..
    > >
    > > Pemecatan itu juga telah menghambat perkembangan organisasi
    > > profesi Asosiasi Enjiner Broadcast Indonesia (AEbi) yang didirikan pada
    > > 28 Oktober 2003 dengan Akta Notaris Amriyati A Supriyadi SH No
    > > 232/27Mei 2005 yang mempunyai visi misi kedepan mengembangkan teknologi
    > > digital broadcasting di Indonesia.Managemen TransTV telah membungkam saya
    > > untuk mengembangkan organisasi profesi itu dengan cara yang tidak
    > > elegan dan jauh dari nuansa intelektual.
    > >
    > > Saya kemudian mendapat fitnah kejam dari seorang karyawan TransTV
    > > di milis AEbi (Asosiasi Enjiner Broadcast Indonesia) pada 1 Maret
    > > 2007.Kemudian terjadi CYBER WAR di milis-milis yang membuka
    > > jerohan TransTV terutama behind the story kasus perebutan kanal 43
    > > antara TransTV dan TPI di Purwokerto.
    > >
    > > TransTV mulai gerah dengan perang tersebut sehingga pada tanggal
    > > 4 Februari 2008 Direktur Utama TransTV Ishadi SK mengirim seorang
    > > koresponden news TransTV dengan membawa seseorang yang mengaku
    > > Intel Polres XXXXX bernama YOYOK ke rumah saya di Jl Mojopahit XX
    > > XXXXX.
    > >
    > > Persoalan internal yang ingin diselesaikan oleh managemen TransTV
    > > dengan cara represif dan intimidasi dengan melibatkan oknum aparat
    > > sangat disayangkan apalagi yang membawa oknum aparat itu adalah seorang
    > > jurnalis.Hal ini telah mencoreng citra jurnalis dan
    > > professionalisme polisi di Indonesia.
    > >
    > > Saya kemudian mempersoalkan masalah diatas dan mendapat tanggapan
    > > dari KOMNAS HAM melalui surat No 751/PMT/IV/2008.Dalam penyelidikan,
    > > Polisi Resor XXXXX tidak menemukan daftar anggota intel bernama
    > > YOYOK.Namun saya tetap yakin bahwa orang tersebut adalah oknum
    > > aparat.Sekarang kasus ini dalam penanganan Polisi Resor XXXXX dan Polisi Sektor Kota
    > > XXXXX.
    > >
    > > XXXXX, 1 Juni 2008
    > >
    > > Salam
    > > Imam Wahjono
    > > Sekretaris Jenderal AEbi
    > >
    > > Tembusan YTH:
    > > • KOMNAS HAM di JAKARTA
    > > • YLBHI di JAKARTA
    > > • LBHS di SURABAYA
    > >
    > >
    > >
    >
    >
    >
    > —
    >
    >


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 86,286 hits

Flickr Photos

It's a Family Affair...

Trains (over the bridge)

Burrowing Owl

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: