Pembahasan RUU Pornografi tidak akan terhenti

Oleh Melly Setyawati

“Sedihnya ini menjadi kontroversi karena isunya bergeser ke isu agama bukan lagi persoalan kriminal”

 

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Latifah Iskandar dalam konfrensi pers yang diprakarsai oleh Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, yang lebih dikenal dengan JKP3, dan Jaringan Advokasi Perlindungan Anak pada hari selasa 1 Juli 2008 di press room gedung DPR RI. Penegasan tersebut menandakan bahwa proses pembahasan RUU Pornografi tidak terhenti dan akan tetap berlanjut hingga terbentuknya Undang – Undang. “saat ini sedang dalam proses panja baru kemudian akan kembali pada timsus yang dilanjutkan ke pansus, makanya sifatnya tertutup karena masa panja tidak diperkenankan terbuka”, ujar Latifah menanggapi pernyataan dari JKP3 yang diwakili oleh Estu Rakhmi Fanani, direktur LBH APIK Jakarta, yang menyatakan kalau proses pembahasan RUU Pornografi telah menyalahi prosedur pembahasan dan tertutup. Karena ada beberapa tahapan proses yang diloncati yakni pertama tidak proses penyerahan naskah RUU ke BALEG; kedua, tidak ada pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang diusulkan oleh pemerintah dengan DPR; ketiga,  proses PANJA yang berlangsung tertutup serta diwarnai adanya aksi walk out dari salah satu fraksi.  

Definisi, jangan mengkriminalkan korban khususnya Perempuan dan Anak

Latifah Iskandar mengatakan kalau pansus RUU Pornografi masih terbuka menerima masukan termasuk definisi pornografi yang belum dikunci, “karena definisi akan mewarnai pasal – pasal yang lain”.

 

Definisi Versi DPR RI, Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk pesan – pesan komunikasi lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai – nilai kesusilaan di dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat.

 

Dalam pernyataan kemarin, JKP3 dan Jaringan Advokasi Perlindungan Anak mengusulkan bahwa definisi yang terumuskan jangan mengkriminalkan korban sehingga korban menjadi korban untuk kedua kalinya (victimization blamming).  Karena dalam rumusan yang ada di DIM versi pemerintah maupun DPR RI masih menjadikan objek atau model sebagai pelaku pornografi, terutama perempuan dan anak. Hal ini tidak mengakomodir fakta – fakta hukum yang terjadi bahwa industri perdagangan anak seringkali bertujuan untuk menjadikan anak sebagai model dari pornografi selain itu ada beberapa fakta lain yang menjadikan perempuan sebagai objek misalkan dalam rekaman casting sabun mandi, rekaman di ruang ganti, korban perkosaan yang di rekam gambarnya kemudian disebarluaskan via disk maupun handphone serta masih banyak kasus lain yang menjadikan perempuan sebagai “objek”, yang bukan pilihan sadarnya. “Meskipun perempuan tersebut sadar akan dijadikan objek tetapi itu merupakan kesadaran semu”, ujar Estu.

 

Maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam rumusan yakni bahwa pertama, tidak ada rumusan redaksi yang berpotensi mengkriminalkan korban; kedua, membedakan secara tegas kategori pornografi yang berat dan ringan; ketiga, membedakan secara tegas pornografi dengan seksualitas, erotika, budaya dan seni. Kaitannya dengan seni dan budaya, jangan sampai situs – situs candi yang bersejarah dihancurkan hanya karena persoalan rumusan definisi yang tidak jelas, misalkan candi sukuh yang reliefnya menggambarkan hubungan suami istri yang pada jaman itu digunakan sebagai gambaran atau ajaran “pendidikan seksualitas”.

 

Usulan versi JKP3, Pornografi adalah materi – materi tentang kemesuman[1] dan kecabulan, aktivitas hubungan seksual, serangan fisik yang digambarkan sebagai kenikmatan seksual, seks yang mengeksploitasi atau merendahkan martabat perempuan , seks yang dipaksakan termasuk gambaran prostitusi, yang dikemas dalam bentuk kata – kata, tulisan, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara dan gambar bergerak.

 

Penjelasan

Tidak termasuk kategori pornografi:

a.   karya – karya seni dan sastra termasuk novel – novel maupun film karya seni, gambar – gambar atau patung  – patung telanjang atau yang memperlihatkan alat – alat genital baik yang ada di candi – candi ataupun diluar yang dimaksud dengan karya seni

b.   tulisan – tulisan atau bahan – bahan seperti dalam majalah atau buku yang dimaksudkan untuk pengetahuan atau pendidikan. Contoh: Kamasutra, Serat Centini, NationalGeographic, buku – buku biologi atau kedokteran yang menggambarkan anatomi tubuh manusia

c.   gambar – gambar masyarakat atau komunitas tertentu dalam kehidupan sehari – hari menurut konteks budayanya. Misalnya foto – foto atau gambar – gambar perempuan atau kelompok perempuan atau anak – anak dengan busana adat atau keseharian mereka yang memperlihatkan ketelanjangan baik sebagian atau keseluruhan.

 

Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pornografi Anak

Harus ada perbedaan antara pelaku pornografi dengan pornografi anak maka harus disertai pemberatan pidana bagi pelaku pornografi anak sebagai pembedanya. Mengingat anak adalah manusia yang sedang dalam tahap tumbuh dan berkembang sehingga dampak pornografi terhadap anak dapat berpengaruh terhadap kesehatan baik fisik, mental, seksualmaupun kehidupan sosial anak. “Definisi pornografi anak harus mengacu pada protokol Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan, Prostitusi dan Pornografi”, ujar Valentina Sagala dari Jaringan Advokasi Perlindungan Anak.  

 

Usulan Versi Jaringan Advokasi Perlindungan Anak, pornografi anak adalah setiap representasi dengan sarana apapun pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ – organ seksual anak untuk tujuan seksual.

 

Rumusan tersebut turut pula menekankan pentingnya pengaturan akses pormografi terhadap anak serta distribusinya. Hal ini turut pula diatur di Negara Amerika yang menegaskan bahwa pornografi tidak diperkenankan bagi anak yang dibawah usia 18 tahun.  

 

Pengaturan akses dan distribusi sepertinya telah diakomodir dalam rumusan yang terdapat dalam Pasal 12 (DIM 107)

 

Dilarang mengajak, membujuk memanfaatkan , membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam memproduksi, mendistribusikan dan menggunakan produk atau jasa pornografi

 

Oleh karena itu Jaringan Advokasi Perlindungan Anak menekankan rumusan perlindungan bagi anak dari tindak pidana pornografi harus berdasarkan pada pertama, adanya definisi khusus bagi pornografi anak serta pelakunya. Kedua, pemberatan hukuman bagi pornografi anak; Ketiga, pemberian hukuman bagi siapasaja yang memberikan akses pornografi bagi anak; serta keempat, adanya perlindungan sesuai dengan standart HAM bagi korban anak akibat pornografi.

   

Rumusan Masih Bermasalah

Proses penyusunan rumusan – rumusan yang hendak diatur dalam RUU Pornografi masih dalam perdebatan, demikian yang dipaparkan oleh Latifah Iskandar yang masuk dalam Pansus RUU Pornografi. “apabila ada gambar ibu sedang menyusui anak di puskesmas, apakah itu juga termasuk dalam pornografi.,hal – hal seperti ini yang masih menjadi perdebatan” ujar Latifah. Sehingga perlu pengaturan teknis dilapangan seperti Peraturan Pemerintah (PP), seperti sebagai berikut

 

          Produksi, distribusi dan penggunaan pornografi yang memuat selain yang dilarang wajib mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dilakukan di tempat khusus.

          Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi untuk tujuan

               1.  pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; dan

               2.  pengobatan gangguan kesehatan seksual

 

 

Selain itu, Latifah turut pula menekankan bahwa proses pembahasan tetap terus berlanjut dengan memamparkan agenda pembahasan serta prosesnya. Namun sikap pesimis turut pula direspon oleh berbagai kalangan yang menganggap bahwa apabila rumusan yang diusulkan versi pemerintah dan DPR RI masih dipertahankan maka dapat mengancam penghancuran warisan budaya dan pluralitas pemikiran maupun perilaku serta menjadikan korban yang sesungguhnya menjadi korban kembali untuk kedua kalinya khususnya perempuan dan anak. Karena unsur – unsur perbuatannya yang bersifat karet.




[1] Kemesuman disini diadopsi dari Webster’s  New Dictionary yang menuliskan pornografi berasal dari bahasa yunani yaitu “porne” yang artinya pelacur dan graphein  yang artinya gambar atau tulisan. Secara harfiah pornografi kemudian diartikan sebagai tulisan tentang kemesuman (the writing of harlots) atau penggambaran tentang tindak pelacuran (depictions of acts prostitutes). Sumber: Bahan materi lobby JKP3.

1 Response to “Pembahasan RUU Pornografi tidak akan terhenti”


  1. 1 Johna300 September 26, 2014 pukul 3:34 pm

    Several of these games are worth some time and are actually quite fun. accedbkeadae


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 86,286 hits

Flickr Photos

It's a Family Affair...

Trains (over the bridge)

Burrowing Owl

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: