UU ITE dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Oleh Anggara

 

Pendahuluan

 

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menuai kecaman dari berbagai pihak. Kecaman itu tidak hanya datang dari kalangan media dan jurnalis, namun juga datang dari kelompok masyarakat lain seperti bloger.

UU ITE ini bahkan pada saat disahkannya sempat dibanggakan kalangan pemerintahan sebagai UU yang paling lengkap di dunia yang mengatur kegiatan penyebarluasan informasi dan transaksi elektronik. UU ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

 

Secara umum UU ini merupakan instrument hukum yang cukup maju dan menunjukkan usaha dari bangsa Indonesia untuk memproduksi aturan yang terkait dengan informasi yang beredar di dunia maya, namun UU ini juga dicederai dengan semangat anti hak asasi manusia terutama untuk membatasi kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi.

 

Ada setidaknya 2 ketentuan yang menjadi sorotan media, jurnalis, dan bloger dalam menyikapi ketentuan hukum baru ini yaitu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2)

 

Pasal 27 ayat (3)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

 

Pasal 45 ayat (1)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

Pasal 28 ayat (2)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

 

Pasal 45 ayat (2)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

UU ITE diantara Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Reputasi

 

Salah satu topik yang sangat hangat dan menjadi perbincangan dari di kalangan yang menggeluti bidang hukum media adalah pertarungan antara kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap reputasi

 

Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat dilindungi dalam Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I UUD 1945. Selain menjadi hak konstitusional, kebebasan berpendapat juga dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain seperti dalam Pasal 14, 19, 20, dan 21 Tap MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 14, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 25 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (UU No 12 Tahun 2005). Di sisi yang lain perlindungan terhadap reputasi atau kehormatan juga terdapat dalam Pasal 28 G UUD 1945.

 

Di sinilah letak pertarungan sebenarnya dari kedua titik yang saling berjauhan dan saling bertolak belakang ini. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan penghinaan masih dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang patut dipidana dan untuk itu kemudian kepada para pelakunya diancamkan hukuman pidana penjara dan/atau pidana denda.

 

Konstruksi atau doktrin penghinaan dalam UU ITE ini jelas harus merujuk pada konstruksi penghinaan yang dikenal dalam Pasal 310 KUHP yang mensyaratkan adanya unsur ”kesengajaan” dari si pelaku untuk melakukan penghinaan terhadap diri seseorang yang lain

 

Namun demikian ada kelemahan mendasar dari dirumuskannya perbuatan pidana penghinaan dalam UU ITE ini yaitu tidak adanya unsur kebaruan sehingga para pembuat UU ini merasa perlu untuk memasukkannya secara khusus dalam UU ITE ini. Dengan dirumuskannya tindak pidana penghinaan yang pada pokoknya merumuskan hal yang sama dengan perumusan tindak pidana dalam KUHP, maka yang menjadi titik tolak kebaruan dari tindak pidana jenis ini adalah besarnya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan penghinaan ini.

 

UU ITE diantara Kebebasan Berpendapat dan Penyebaran Kebencian

 

Dalam batas-batas tertentu, penyebaran kebencian haruslah dilarang, namun harus dilakukan dengan rumusan yang tegas serta jelas terutama bila menimbulkan rasa permusuhan yang diikuti dengan serangan terhadap orang dan/atau sekelompok orang karena perbedaan suku, agama, ras, dan status sosial.

 

Namun, rumusan pasal ini sangat karet, dan dalam pelaksanaannya akan sangat mungkin timbul diskriminasi. Kelompok mana dan siapa yang berpotensi terkena? Penulis akan mencoba memberikan ilustrasi sederhana dan aktual sebagai contoh, MUI telah memberikan fatwa sesat kepada kelompok Ahmadiyah melalui situsnya yang berakibat terjadinya serangan terhadap keamanan jiwa dan benda dari anggota kelompok Ahmadiyah tersebut. Bagaimana kalau contoh yang dikemukakan adalah sebaliknya, kelompok Ahmadiyah memberikan label sesat kepada MUI dan sangat mungkin tidak akan terjadi serangan yang mengancam keamanan jiwa dan harta benda dari Pengurus MUI maupun dari MUInya.

 

Dari ilustrasi sederhana ini, para pembuat UU ITE jelas tidak berusaha merumuskan suatu perbuatan pidana penyebaran kebencian dengan sangat hati-hati.

 

Selain itu, perumusan perbuatan pidana penyebaran kebencian dalam UU ITE ini yaitu tidak adanya unsur kebaruan sehingga para pembuat UU ini merasa perlu untuk memasukkannya secara khusus dalam UU ITE ini. Dengan dirumuskannya tindak pidana penghinaan yang pada pokoknya merumuskan hal yang sama dengan perumusan tindak pidana penyebaran kebencian dalam KUHP, maka yang menjadi titik tolak kebaruan dari tindak pidana jenis ini adalah besarnya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan penyebaran kebencian ini.

 

Jika para pembuat UU lebih berhati-hati dalam merumuskan tindak pidana penyebaran kebencian ini maka tidak akan timbul potensi diskriminasi dan ketidakpastian hukum dan juga ketidakpastian hukum karena ada tafsir yang disepakati secara jelas dan hati-hati

 

Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Hak Asasi Manusia

 

Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam konstitusi dapat ditemukan dalam Pasal 28 J UUD 1945. Namun ketentuan pasal 28 J ini sering disalahgunakan terutama oleh para penentang hak asasi manusia di Indonesia. Namun patut dicermati pendapat dari salah seorang pakar hukum Indonesia, yaitu Dr Nono Anwar Makarim yang menyatakan bahwa pembatasan berdasarkan Pasal 28 J harus memenuhi tiga syarat yaitu pembatasan diperlukan untuk menghormati hak  dan kebebasan orang lain, pembatasan itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dan pembatasan tersebut diperlukan dalam sebuah masyarakat demokratis

 

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam Pasal 28 J tentunya harus dapat dioperasionalkan dalam tataran praktis. Untuk itu rujukan operasional dalam Pasal 28 J adalah konstruksi pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), maka pembatasan hanya diperkenankan sepanjang untuk menghormati hak dan reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan masyarakat atau kesusilaan.

 

Namun, penting dilihat implementasi dari Pasal 19 ayat (3) KIHSP ini yang dikenal dengan Uji Tiga Rangkai. Uji tiga rangkai ini sendiri berasal dari putusan Human Rights Committee dalam kasus Keun-Tae Kim v. Republic of Korea, No. 574/1994 [64]. Putusan tersebut menyatakan bahwa agar suatu pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dapat dilakukan haruslah mengikuti persyaratan kumulatif, yaitu: bahwa pembatasan harus dilakukan melalui hukum, dan dilakukan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) KIHSP, dan pembatasan itu diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah tersebut. Selain itu ketentuan lebih lanjut tentang tujuan yang sah dapat juga dirujuk pada The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information (U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 (1996).

 

Sebagai salah satu negara yang melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, maka Indonesia harus melakukan harmonisasi baik ditataran teoritis dan praktis, dalam hal ini membuat jembatan penghubung antara pembatasan yang disebut dalam Pasal 28 J dengan pembatasan yang disebut dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

 

Dalam kerangka ini, UU ITE jelas tidak melihat kontruksi pembatasan yang diperkenankan dalam kebebasan berpendapat seperti yang telah disebut dalam Pasal 28 J UUD 1945 jo Pasal 19 ayat (3) KIHSP. UU ITE ini malah mempunyai kandungan dan gejala yang jelas untuk dinyatakan dalam ranah melakukan kriminalisasi berlebihan dan tidak proporsional.

2 Responses to “UU ITE dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia”


  1. 1 andre September 25, 2008 pukul 1:42 pm

    gue rasa pendepat di atas kurang benar, coba bandingkan dengan pendapat masa Ronny pada situs : http://www.ronny-hukum.blogspot.com

  2. 2 ANDYRA Maret 16, 2011 pukul 12:34 pm

    aduhhhh …
    yg jd masalah gue, gue lagi cari pasal 28 ayat 3 UUD 1945 …
    gue cari di internet tapi gak ada …


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: