MK Tolak Uji Pasal Penghinaan

Penulis : Hendra Makmur

 

JAKARTA–MI: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi sanksi penjara pada pasal penghinaan dalam KUHP. Permohonan yang diajukan oleh dua wartawan, Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis dinilai lebih merupakan permasalahan penerapan norma UU, bukan konstitusionalitas norma UU.

 

Putusan tersebut dibacakan secara bergantian oleh delapan hakim konstitusi dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Harjono, Jumat (15/8). “Ancaman sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat atau kehormatan seseorang, tidak bertentangan dengan UUD 1945,” kata Harjono.

 

Menurutnya, nama baik, martabat atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 dan hukum internasional.

 

Dalam pertimbangannya, MK menilai seringnya penggunaan delik penghinaan untuk warga negara yang menyatakan pikiran dan pendapat yang dinyatakan oleh pemohon merupakan argumentasi yang menyoal penerapan norma, bukan mempersoalkan konstitusionalitas norma.

 

MK menilai ketentuan pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP yang dimohonkan pengujian tersebut telah cukup proposional karena dirumuskan sebagai delik aduan.

 

“MK juga tidak berwenang mengubah jenis pidana yang terdapat dalam pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 311 ayat (1) KUHP. Hal itu adalah kewenangan pembentuk UU melalui legislative review.”

 

Risang dan Bersihar yang diwakili LBH Pers mendaftarkan gugatannya pada Senin (12/5) lalu. Para pemohon meminta MK membatalkan aturan pidana penjara dalam pasal 310 ayat (1), ayat (2), pasal 311 ayat (1), pasal 316 dan pasal 207 KUHP beserta penjelasannya. Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28E dan pasal 28F UUD 1945.

 

Risang dan Bersihar adalah wartawan dan kolumnis yang pernah dipidana dengan pasal-pasal tersebut karena dituduh melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik orang lain melalui berita dan tulisan di media cetak.

 

Dengan berlakunya ketentuan tersebut dinilai dapat menimbulkan kepastian hukum dan rentan terhadap tafsir sepihak. Namun, ternyata MK menolak uji materi.

 

Kuasa hukum pemohon, Anggara mengatakan, putusan MK membuat orang takut untuk menyatakan pendapatnya. “Implikasinya akan banyak. Akan banyak wartawan yang akan dihukum dengan pasal-pasal tersebut. Tentu ini mengecewakan. Kita akan maju lagi.

 

Masih ada UU lainnya yang mesti kita uji, seperti UU Penyiaran, Transaksi Elektronik,” katanya.
Senada dengan itu, kuasa hukum lainnya, Hendrayana mengatakan putusan MK tidak nyambung dengan permohonan kliennya. “MK menafsirkan permohonan kita seolah mempermasalahkan norma pasal-pasal itu. Kita bukan ingin mencabut. Sanksi pemenjaraan itu yang minta kita hapus. Jadi enggak nyambung,” katanya.

 

Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal mengingatkan kalangan pers berhati-hati. “Jadi wartawan harus berhati-hati. Kalau membuat berita harus punya dasar. Misalnya kalau menulis korupsi jangan langsung menuduh. Buatlah diduga, biar tidak terkena pasal ini.”

 

Wartawan senior Abdullah Alamudi yang hadir mendengar putusan ikut kecewa. “Menyedihkan. Pers sekarang tetap terancam oleh pasal-pasal yang dibuat Belanda,” katanya. (Hrm/OL-2) diambil dari situs media indonesia

0 Responses to “MK Tolak Uji Pasal Penghinaan”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Agustus 2008
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: