Penggemar RUU Porno, Defisit Pemikiran?


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Oleh Gadis Arivia

Kesannya cara bekerja anggota parlemen dalam soal RUU Porno adalah mengejar target atau “setoran”.  Sama seperti supir oplet atau metromini yang sedang didesak bosnya sehingga akibatnya main seruduk saja, tak penting keselamatan para penumpangnya, yang penting sampai pada tujuan dan mendapatkan uang..

Bagaimana tidak kesan ini muncul di benak setiap kelompok yang telah dengan telaten menerangkan berulang kali keberatan-keberatan yang termuat di dalam RUU Porno tersebut.  Soal substansi ini menjadi persoalan besar.  Setiap kali ada perubahan draft RUU Porno soal substansi diabaikan lagi dan masyarakat disuguhkan dengan draft-draft tampilan “baru” tapi muatan “usang”.

Saya yakin anggota DPR tidak membutuhkan korek kuping.  Karena persediaan masih cukup banyak.  Di masa lalu berbagai elemen masyarakat terutama mahasiswa telah menghadiahkan berkotak-kotak korek kuping, jadi saya yakin tidak ada defisit korek kuping.  Tapi mungkin yang ada adalah defisit pemikiran.  Nah, karena itu, saya akan memberikan catatan-catatan lagi yang untuk kesekian kalinya agar mendapatkan “gizi” yang memadai supaya defisit pemikiran bisa diatasi.  Karena ada sebuah teori yang mengatakan bahwa bila defisit pemikiran dapat diatasi maka kepedulian akan tumbuh.  Jadi, inilah beberapa catatan-catatan saya terhadap draft RUU Porno yang “baru” tapi “usang” tersebut.

Problem definisi

Setiap RUU yang diajukan selalu memiliki landasan rasional mengapa RUU tersebut dibutuhkan.  Landasan ini biasanya terletak dalam Bab I dalam Ketentuan Umum yang berupaya memaparkan maksud dari undang-undang yang hendak diperjuangkan.  RUU Porno meskipun telah dikritik berulang kali masih mendefinisikan pornografi dengan sangat lemah yaitu:  Pornografi adalah materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, kartun, suara, bunyi, percakapan, syair, gambar bergerak, animasi, gerak tubuh dan bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di depan umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Definisi semacam ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan.  Meskipun sebagian pertanyaan telah diredam di pasal 14 yaitu tidak berlaku untuk (a) seni dan budaya; (b) adat istiadat dan (c) ritual tradisional.  Bahkan juga ditambahkan daftar panjang lainnya seperti tidak berlaku untuk pendidikan seks dan kesehatan, dan sebagainya.

Namun masih ada pertanyaan yang tersisa, bagaimana bila suatu ketika saya menjawab hand phone (HP) saya dengan suara mendesah karena sedang flu berat?  Dan desahan itu ditangkap oleh teman laki-laki saya sebagai membangkitkan hasrat seksualnya?  Apakah kemudian saya akan kena pasal 30, dipenjara antara 1-12 tahun dan didenda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)?  Bukan itu saja, bagaimana bila sang suami atau sang pacar mengirim email yang menggambarkan gairah kemolekan dan keseksian tubuh pacar atau istrinya sebagai ungkapan rasa kasih sayang untuk membangkitan hasrat seksualnya?  Apakah para suami/istri dan pacar harus waspada?

Lebih jauh lagi, bagaimana dengan industri fashion kita yang bereksperimen dengan mode tertutup maupun terbuka?  Mode jilbab memang tidak ada masalah, namun bagaimana dengan mode rok mini?  Belahan buah dada?  Apakah perlu menambah deretan panjang daftar pengecualian lagi?  Bagaimanapun industri fashion di Indonesia sangat menyumbang bagi peningkatan ekonomi negara kita.

Bila kemudian fashion dianggap seni sehingga tidak kena pasal, maka, apakah film “Buruan Cium Gue” dapat diputar di bioskop Indonesia karena masuk dalam daftar pengecualian seni?  Lalu, bagaimana bila saya naik Bus Way di Kuningan, Jakarta, bertelanjang dada memakai rok rumbai dan ketika ditangkap saya memakai dalih bahwa saya sedang menghormati tradisi perempuan Wamena? Apakah RUU Porno dapat menjamin saya tidak akan dijerat pasal pelanggaran hukum karena menghormati tradisi budaya?

Dan satu lagi yang membingungkan di RUU Porno ini, apakah yang disebut dengan “meniru gerakan seksual”?, yang juga dilarang dalam RUU Porno.  Saya sangat menunggu sosialisasi RUU Porno pada masyarakat karena sangat ingin mengetahui bagaimana anggota parlemen memberi contoh yang dimaksud dengan “meniru gerakan seksual”, apakah maju mundur? Goyang kiri-kanan, atas-bawah?  Di buku Kamasutra sendiri ada ratusan gerakan seksual, terus terang saya tidak hafal satu per satu.

Jadi, jelaslah bahwa soal definisi  yang tertera di Bab I di RUU Porno sangat kabur dan memberikan multi interpretasi.  Persoalan definisi ini hendaklah benar-benar dipikirkan oleh para anggota parlemen sebab kita semua tahu akibat dari definisi hukum yang tidak jelas yaitu korban akan berjatuhan atau pemerasan merajalela karena definisi bisa diputar balik dan akan menyuburkan penegak hukum yang doyan korupsi.

RUU Porno dapat memberantas kepemilikkan materi porno?

Saya tidak yakin bahwa RUU Porno akan dapat memberantas kepemilikkan materi porno secara total dari tangan orang dewasa.  Saya yakin RUU Porno akan sangat efektif melindungi anak-anak (seperti yang sudah tertera di Undang-Undang Perlindungan Anak) tapi saya tidak yakin bahwa orang dewasa akan terlindungi dari materi porno.

Keyakinan saya ini bertambah kuat ketika saya membaca Kompas, 8 September 2008, yang mengungkapkan bahwa ternyata orang semacam Rizieq pun memiliki majalah porno.  Berbagai majalah porno termasuk gambar telanjang Putri Indonesia tersimpan di markas FPI berikut 6 VCD film porno. Kalau mengikuti ketentuan RUU Porno memang Rizieq dapat dijerat dengan pasal-pasal, dan kalau memakai KUHP segera bisa ditahan karena majalah porno adalah barang ilegal, tidak usah menunggu RUU Porno disahkan.

Jadi permasalahan yang mengemuka dalam kasus kepemilikkan majalah porno oleh sang habib ini adalah justeru pertanyaan seberapa efektifkah undang-undang dapat mencegah orang dewasa membaca majalah porno?

Rizieq adalah seorang pria dewasa, yang pasti memiliki rasa ingin tahu mengenai ketelanjangan tubuh perempuan meskipun ia mengaku pengumpulan majalah porno di markas FPI adalah untuk bahan studi, justeru katanya untuk memprotes majalah porno.  Apakah kelak orang-orang dewasa (baik laki-laki dan perempuan) yang memiliki majalah porno dengan alasan bahan studi dapat juga diampuni oleh RUU Porno ini?

Saya bukan penggemar Rizieq, anggota FPI itu, tapi saya bisa mengerti situasi orang dewasa yang ingin membaca majalah-majalah porno baik karena suka atau anti.  Orang dewasa yang ingin membaca atau mengintip majalah “Play boy” atau “Play girl” tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai seks maniak atau orang yang siap-siap akan memperkosa semua anak perempuan dan laki-laki.  Selama ini penelitian antara efek membaca majalah porno bagi orang dewasa pada perkosaan masih sangat sedikit pengaruhnya berbeda dengan efek membaca majalah porno pada anak-anak.

Perkosaan terjadi bukan karena efek membaca majalah porno tapi karena ketiadaan penghargaan terhadap perempuan dan kuasa atas yang lemah.  Oleh sebab itu, pendekatan “pelarangan” dan “penabuan” tentang diskursus seksualitas justeru akan menyebabkan agresi dan kekerasan seksualitas.

Bahasa diskriminatif RUU Porno

Defisit pemikiran penggemar RUU Porno ini tampak pula pada penggunaan kata-kata yang sama sekali tidak sensitif pada kelompok minoritas seksual sebagaimana tertera pada pasal 4 (ayat1), yang di bagian penjelasan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “persenggamaan menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual.

Saya kira jelas di dalam KUHP persenggamaan seksual dengan mayat dan binatang disebut sebagai tindakan asusila dan sudah ada konsekwensi hukumnya.  Namun di RUU Porno hendak ditambah lagi daftarnya dengan oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual.

Saya terus terang tidak mengerti di mana letak bahaya persenggamaan oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual?  Sehingga harus dibuat undang-undang yang melindungi manusia dewasa dari aktivitas seksual yang demikian.  Kalau dibuat penelitian berapa banyak pasangan dewasa yang melakukan oral seks, saya pikir banyak sekali yang pernah melakukannya termasuk saya sendiri (yang sudah berumur 40-an tahun ini).

Di awal tulisan ini telah saya katakan bahwa defisit pemikiran menjadikan orang kurang peduli pada isu-isu sosial, tapi selain itu, juga melahirkan sikap diskriminatif. Karena itu, penting bagi siapapun yang hendak mengajukan sebuah undang-undang yang menyangkut nasib banyak orang untuk paham dan mengerti betul akan isu yang dibahas. Jadi, selain otak harus diisi oleh pemikiran-pemikiran kritis, hati juga harus diseduh oleh rasa kepedulian serta selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip non-diskriminatif.

 

 

0 Responses to “Penggemar RUU Porno, Defisit Pemikiran?”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

September 2008
S S R K J S M
« Agu   Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: