‘Bila Permohonan Dikabulkan, Amrozi Cs Bisa Digantung’

Amrozi Cs sepertinya harus bersiap-siap lebih tersiksa bila permohonannya dikabulkan MK. Pasalnya, bila eksekusi tata cara tembak mati dinyatakan inkonstitusional, maka pengaturan eksekusi bisa kembali ke Pasal 11 KUHP, yaitu, dengan cara digantung.

 

 

 

 

Niat terpidana bomb Bali -Amrozi, Ali Ghufron, dan Imam Samudera- untuk ‘membatalkan’ eksekusi dengan cara tembak mati sebagaimana diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 sepertinya tidak main-main. Sejumlah saksi maupun ahli dihadirkan untuk memperkuat argumen bahwa eksekusi dengan cara tembak mati mengandung unsur penyiksaan sehingga layak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

 

 

Ahli yang hadir pun berlatar belakang keilmuan beragam. Ada dua orang dokter, Sun Sunatrio dan Jose Rizal, ada perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta Mudzakir, ada juga ahli pidana Rudy Satrio Mukantardjo. Seorang saksi yang pernah menyaksikan eksekusi mati juga dihadirkan, yaitu Pastor Charlie Burrows. Ia merupakan pemimpin Gereja Santo Stephanus di Cilacap.

 

 

Meski memiliki latar belakang berbeda, para ahli ini memiliki satu suara. Mereka sama-sama menolak tembak mati sebagai tata cara eksekusi di Indonesia. Alasannya, dalam tembak mati ada unsur penyiksaan. Apalagi, terpidana yang ditembak mati tidak langsung mati saat itu juga.

 

 

Charlie mengungkapkan pengalamannya ketika mendampingi terpidana mati Antonius (Hansen Anthony Nwaolisa) dalam posisinya sebagai rohaniawan. Ia melihat Antonius yang telah ditembak di sekitar jantung mengerang kesakitan selama tujuh menit. Baru, tiga menit kemudian, Antonius dinyatakan oleh dokter telah mati. “Jadi total prosesnya selama 10 menit,” katanya.

 

 

Para ahli juga punya pendapat berbeda seputar tata cara mengeksekusi terpidana mati yang ideal. Ahli anastesi Sun Sunatrio berpendapat eksekusi mati dengan cara terpidana dibius atau ditidurkan terlebih dahulu merupakan cara terbaik. Sedangkan ahli bedah Jose Rizal dan Mudzakir lebih memilih pancung. “Proses hukuman pancung lebih cepat menimbulkan kematian,” tutur Jose di ruang sidang MK, Kamis (18/9).

 

 

Namun, Direktur Litigasi Dephukham Qomaruddin mengingatkan selain diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964, tata cara eksekusi mati juga diatur dalam Pasal 11 KUHP. Rudy Satrio mengamini hal ini. Ia mengatakan UU No. 2/PNPS/1964 itu merupakan perbaikan dari Pasal 11 KUHP yang menganut hukuman gantung. Salah satu alasan keluarnya UU itu adalah, karena hukuman gantung dalam Pasal 11 sudah tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

 

 

Pasal 11 KUHP berbunyi ‘Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.

 

 

Zaman telah berubah. Bila dulu tembak mati dirasa lebih baik dibanding hukuman mati, saat ini menurut Rudy eksekusi tembak mati itu juga sudah tak sesuai dengan semangat Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di konstitusi.

 

 

Qomaruddin menyimak penjelasan Rudy dengan seksama. Ia menjelaskan bila permohonan pengujian UU Tata Cara Tembak Mati ini dikabulkan, maka tata cara eksekusi mati akan dilaksanakan menggunakan Pasal 11. “Kalau UU ini dibatalkan, maka cara eksekusi yang digunakan adalah tiang gantungan,” tuturnya. Menjadi ironis, kata dia, karena Amrozi Cs akan menjalankan eksekusi yang lebih menyiksa dibanding tembak mati yang digugatnya.

 

 

Rudy tak sependapat bila pengaturan eksekusi dikembalikan ke Pasal 11. “Kalau UU ini dianggap melanggar HAM, maka Pasal 11 juga harus dianggap melanggar HAM,” katanya. Sehingga, Rudy menilai perlu ada pengaturan tentang eksekusi mati yang baru yang lebih manusiawi. Syaratnya ada dua, prosesnya cepat dan yang dapat meminimalisir rasa sakit.

 

 

Jaksa dari Kejagung, Joseph Suardi Sabda kurang setuju dengan pendapat Rudy ini. Menurutnya, bila MK juga membatalkan Pasal 11, maka akan terjadi putusan ultra petita (melebihi apa yang diminta pemohon). Pasalnya, dalam petitum permohonan, pemohon tak meminta Pasal 11 untuk diuji. “MK tak boleh memutus secara ultra petita,” tegasnya.

 

 

Kuasa Hukum pemohon, Wirawan Adnan mengakui ada dilema bila memasukan Pasal 11 dalam permohonan. Pasalnya kerugian konstitusional yang paling potensial akan dialami pemohon adalah akan ditembak mati, bukan dengan cara digantung. “Kalau permohonan ini dikabulkan, nanti kita uji lagi Pasal 11 ini,” janjinya. Pengujian Pasal 11 ini untuk memberikan kekosongan hukum, sehingga DPR akan terdesak untuk membuat UU yang tentang tata cara eksekusi mati yang lebih manusiawi.

Sumber HukumOnline

0 Responses to “‘Bila Permohonan Dikabulkan, Amrozi Cs Bisa Digantung’”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

September 2008
S S R K J S M
« Agu   Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 86,286 hits

Flickr Photos

It's a Family Affair...

Trains (over the bridge)

Burrowing Owl

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: