Arsip untuk Oktober, 2008

Ketidakjelasan RUU Pornografi : (Menggugat Naskah Akademik Versi DPR)

Perdebatan RUU Pornografi saat ini semakin sengit karena berbagai pihak kukuh dengan keberpihakannya, “pokoknya mendukung RUU Pornografi”.

Lanjutkan membaca ‘Ketidakjelasan RUU Pornografi : (Menggugat Naskah Akademik Versi DPR)’

MA Jatuhkan Vonis Pidana Ketenagakerjaan

Mahkamah Agung kuatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menghukum pengusaha ‘bandel’ yang tidak membayar upah pekerjanya. Sanksinya denda sebesar Rp15 juta.

Lanjutkan membaca ‘MA Jatuhkan Vonis Pidana Ketenagakerjaan’

Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama

Tindakan penghinaan terhadap Agama di Indonesia diatur melalui instrumen Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan / atau Penodaan Agama. Ketentuan yang lebih dikenal dengan UU PNPS No 1 Tahun 1965 ini sangat singkat isinya, karena hanya berisi 5 Pasal

Lanjutkan membaca ‘Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama’

Seminar “Mengurai Perjalanan Pembaharuan KUHP: Urgensi Kebutuhan Pembaharuan KUHP”

Barda Nawawi Arief

Pembangunan Hukum Nasional sarat dengan amanat nasional untuk melakukan “pendekatan kultural dan religius”:

1. Seminar Hukum Nasional ke-I/1963
2. Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana Khusus(Denpasar, 19 Maret 1975)
3. Seminar Hukum Nasional ke-IV/1979
4. Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980
5. Seminar Hukum Nasional VI/1995
6. Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII/2003

Download proseding diskusi di sini

Seminar “Mencari Model Pembahasan RUU KUHP di DPR”

Abdul Haris Semendawai, SH, LLM (Aliansi Nasional Reformasi)

Dari Aliansi nasional reformasi KUHP, prosedur seperti apa dalam pembahasan KUHP apabila dibahas di DPR. Kenapa penting, karena selama ini kalau dilihat proses pembahasannya selalui tertuju pada substansi KUHP sendiri, kami khawatir prosesnya terkatung-katung dan bisa tidak tuntas. Ini berangkat dari beberapa pengalaman yang terjadi selama ini terhadap perumusan KUHP. Proses ini sudah berlangsung selama 40 tahun, sudah lama prosesnya di pemerintah, kalau diikuti DPR kita tidak tahu kapan akan menjadi kenyataan. Diharapkan dapat menyumbangkan saran, dan apakah pemerintah sudah mempunyai formula dan bagaimana DPR mensikapi KUHP ini.

Download proseding diskusi di sini


SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Oktober 2008
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 114.004 hits

Klik tertinggi

  • Tidak ada

Flickr Photos

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.