MA Jatuhkan Vonis Pidana Ketenagakerjaan

Mahkamah Agung kuatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menghukum pengusaha ‘bandel’ yang tidak membayar upah pekerjanya. Sanksinya denda sebesar Rp15 juta.

Bagi Anda pengusaha, berusahalah untuk tetap menghormati hukum ketenagakerjaan yang berlaku dalam memperlakukan pekerja. Jika tidak, Anda bisa ‘diketuk’ palu hakim. Demikian yang dialami Hani Sapto Pribowo. Pengusaha ini, pada akhir 2007 lalu, ‘di-straf‘ majelis kasasi Mahkamah Agung lantaran dianggap terbukti melanggar tindak pidana ketenagakerjaan.

Hani Sapta Pribowo adalah Direktur Utama PT Philia Mandiri Sejahtera (PMS), perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa operator head truck di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kasus Hani ini bermula ketika pada November 2005 hingga Maret 2006, ia tidak membayarkan gaji empat orang karyawannya. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), gaji tidak dibayar karena keempat karyawan dianggap ‘berulah’ setelah ikut mogok kerja menuntut upah yang saat itu sangat jauh di bawah upah minimum provinsi.

Selain masalah hak upah, mogok kerja karyawan juga menuntut agar status kerja mereka berubah menjadi karyawan PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Maklum, selama ini PMS memang meng-outsourcing-kan karyawannya ke JICT.

Tindakan mogok kerja para karyawan itu, kata JPU dalam dakwaan, dibalas dengan pemecatan tanpa kompensasi apapun. Padahal UU Ketenagakerjaan sudah tegas menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebelum ada penetapan itu, masing-masing pihak harus tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Pekerja tetap bekerja, pengusaha harus membayar upah.

Entah karena tidak mengetahui peraturan ketenagakerjaan atau apa, yang jelas Hani tidak lagi membayar gaji empat karyawannya yang sudah dipecat. Si para karyawan tidak tinggal diam. Mereka kemudian mengadu ke Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara.

Hani tetap bergeming meski telah diadukan ke pengawas ketenagakerjaan. Alhasil, pihak Sudinaker Jakarta Utara kemudian melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Pada 2006, kejaksaan menyeret Hani ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kala itu, Hani dijerat dengan dakwaan alternatif.

JPU dalam dakwaan kesatu menjerat Hani dengan Pasal 186 Ayat (1) jo. Pasal 93 Ayat (2) huruf f UU Ketenagakerjaan. Sementara pada dakwaan kedua JPU menggunakan Pasal 185 Ayat (1) jo. Pasal 90 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Pasal 186 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 93 Ayat (2) huruf f

pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha

Pasal 185 Ayat (1)

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 90 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Majelis hakim PN Jakarta Utara pada 3 Oktober 2006 menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Hani bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Oleh karenanya, majelis hakim yang terdiri Eddy Wibisono (Hakim Ketua), Jalaludin dan Tony Pribadi (keduanya hakim anggota), menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp15 juta.

Pada pertimbangan hukumnya, hakim masih menganggap bahwa keempat karyawan masih berstatus sebagai pekerja PT PMS. Dengan tidak dibayarkannya gaji kepada keempat karyawan, maka hakim menilai rumusan unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi.

Dikuatkan PT dan MA

Atas putusan ini, Hani mengajukan upaya hukum banding. Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketuai Fadhly Ilhamy, beranggotakan Victor Hutabarat dan Sri Handojo menolak permohonan banding Hani. Putusan hakim diketuk pada 22 Februari 2007.

Menurut majelis tingkat banding, pertimbangan hakim PN sudah tepat kecuali mengenai sanksi yang dijatuhkan. “Mengenai pidana denda dalam pelaksanaan bagi terdakwa terkadang agak sukar dalam penyelesaiannya…” demikian salah satu penggalan pertimbangan hakim. Alhasil, untuk amar putusan mengenai denda, hakim PT DKI menambahkan sanksi kurungan selama 1 bulan jika Hani tak membayar denda.

Masih tak puas, Hani mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan petikan putusannya, majelis kasasi MA menolak permohonan kasasi Hani pada 30 Oktober 2007 lalu. Artinya, putusan yang menghukum Hani sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Dihubungi melalui telepon, Priyo Handoko, Legal Department PT PMS mengaku tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali atas putusan itu. “Sudah kami laksanakan isi putusan itu,” tandasnya kepada hukumonline melalui telepon, Rabu (8/10).

Berdasarkan catatan hukumonline, penegakan sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar UU Ketenagakerjaan amatlah minim. Jarang ada pengusaha yang bisa diseret ke pengadilan. Kalaupun ada, toh lepas juga. Salah satu contohnya adalah kasus Direktur HRD Hotel Sultan yang dilepas hakim PN Jakarta Pusat.

berita diambil dari sini

1 Response to “MA Jatuhkan Vonis Pidana Ketenagakerjaan”


  1. 1 grand insurance Juni 3, 2013 pukul 11:17 pm

    Excellent way of describing, and nice piece of writing to take facts about my presentation focus, which i am going to
    convey in institution of higher education.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Oktober 2008
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: