Ketidakjelasan RUU Pornografi : (Menggugat Naskah Akademik Versi DPR)

Perdebatan RUU Pornografi saat ini semakin sengit karena berbagai pihak kukuh dengan keberpihakannya, “pokoknya mendukung RUU Pornografi”.

Pernyataan tersebut yang kemudian menjadi dasar kampanye yang disebarluaskan lewat berbagai media baik melalui sms maupun media komunikasi lainnya untuk mendukung disahkannya RUU Pornografi. Namun seperti yang telah ditulis oleh Herni Sri Nurbayanti bahwa pertimbangan dasar RUU ini masih menggunakan moral sebagai dasar filosofisnya karena pornografi bersinggungan dengan nilai – nilai Pancasila, nilai – nilai Ketuhanan YME (ini yang terdapat dalam argumen Naskah Akademik RUU Pornografi versi DPR bahkan nuansa religiusitas mewarnai naskah tersebut, red)

Maka sebenarnya harus ada ahli bahkan bila perlu tokoh – tokoh yang melahirkan ide awal Pancasila yang bisa menafsirkan langsung keterkaitan antara RUU Pornografi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila (Ketuhanan YME) sehingga tidak terjadi salah tafsir atau asumsi belaka, apakah benar Pancasila lahir untuk membuat keresahan?. Yang sebenarnya dasar pertimbangan moral tersebut tidak dapat dijadikan konsideran lahirnya peraturan pidana yang pada hakikatnya mengatur hubungan antar manusia di ruang publik serta tidak mencampuradukkan persoalan moral/agama ke dalam peraturan negara kesatuan. Namun pada Bab II naskah akademik ini seperti membenarkan pengaruh agama dalam memandang pornografi, yang tertulis sebagai berikut ….nilai – nilai agama yang dianut bagian terbesar masyarakat tampaknya mempengaruhi pendefinisian pornografi… bahkan dihalaman selanjutnya yakni halaman 4 Bab Kedua menuliskan bahwa ….berbdeda dengan masyarakat di negara – negara yang masyarakatnya mengutamakan rasionalitas masyarakat Indonesia menganggap pornografi sebagai perilaku bermasalah karena lebih banyak dipengaruhi ideologis…. ini sama halnya menafikkan kaum intelektual yang ada di Indonesia, yang identik menggunakan akal/rasio, yang turut memperdebatan secara rasional rumusan definisi secara objektif dari pornografi. Hal inilah yang dikemukakan oleh Neng Dara Affiah sebagai bentuk politisasi Islam [1], meskipun para penggagas menolaknya namun kenyataannya dalam setiap aksi pendukung RUU Pornografi mengibarkan bendera agama untuk mendesak DPR mengesahkan RUU ini.

Selain itu Naskah Akademik juga masih bersifat ambigu, sisi lain dalam tulisannya pada halaman 6 Bab Kedua mengakui bahwa sebenarnya telah ada beberapa peraturan yang terkait diaturnya pornografi yang dipublikasikan, adapun sebagai berikut: Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya, tindak kejahatan pornografi dapat digolongkan sebagai suatu delik susila, sebagai tindak pidana pelanggaran kesusilaan (zedelijkheid), yang diatur pada Pasal 282 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 283 ayat (I), (2), (3), dan Pasal 283 bis. Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, dan Pasal 535 dalam Buku II, Bab XIV. Selain itu, kejahatan pornografi secara tidak langsung juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (utamanya pada Pasal 36 ayat (5) huruf b, Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (utamanya pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 18 ayat (1) dan (2)), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1992 tentang Perfilman (khususnya Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 33). Tetapi dihalaman selanjutnya menganggap beberapa peraturan itu kualitasnya kurang baik yang dapat mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan yang kemudian dalam catatan kakinya mencantumkan pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yakni factor hukum sendiri; penegak hukum; sarana dan fasilitas; masyarakat dan budaya. Maka sebenarnya tulisan ini sebenarnya telah dijawab oleh Soerjono Soekanto bahwa permasalahannya saat ini bukan hanya persoalan peraturan hukum saja yang dibutuhkan tetapi ada permasalah penegakan hukum atau law enforcement. Karena sebenarnya substansi pengaturannya sudah ada serta sarana dan fasilitas juga sudah ada yakni adanya beberapa lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap produk pornografi yang dipublikasikan seperti Lembaga Sensor Film, Dewan Pers, Koalisi Penyiaran Indonesia, yang semuanya berdiri berdasarkan peraturan perundang – undangan. Yangmana dalam pendiriannya dan pengoperasian lembaga – lembaga tersebut telah menyedot Anggaran Negara (APBN) sehingga bisa dikatakan sebagai bentuk pemborosan sebab lembaga tersebut tidak berfungsi. Serta tidak pernah mengumumkan hasil audit internal ke public sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPK.

Minimnya perspektif HAM cenderung melahirkan peraturan dan perilaku diskriminatif, inilah yang terdapat dalam  rumusan naskah akademik yang tidak pernah menyinggung tentang prinsip – prinsip HAM yang telah menjadi juridis Internasional, padahal Indonesia telah menjadi salah satu Negara peserta. Ini ditandai dengan menghilangkan atau tidak menuliskan Pasal 28 Huruf (j) Ayat (1)  Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan tersebut dapat dilihat dalam Bab V halaman dua, meskipun yang dijadikan dasar adalah perbatasan pelaksanaan HAM itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Ayat (2). Ini berpengaruh dalam menentukan siapa korban dan siapa pelaku sesungguhnya terbukti masih menganggap bahwa korban adalah pelaku. Sebagaimana dalam tulisan di naskah akademik Bab Kedua halaman 7, … Sebagai contoh, pembuatan pornografi yang melibatkan remaja, generasi muda harapan bangsa diantaranya adalah pembuatan VCD berjudul “Bandung Lautan Asmara” (2002), yang melibatkan seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi perguruan tinggi di Bandung, dan kasus peredaran VCD Casting Sabun (2002) yang melibatkan gadis-gadis pelajar sebagai pelaku di dalamnya…,

Redaksi tersebut sama halnya telah mengkriminalkan korban sesungguhnya yang tidak mengetahui perbuatan yang dialaminya. Ini sama halnya tidak mengacu pada Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims of Crimne And Abuse Of Power (UNO – 1985), korban adalah orang – orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengangguran substansial hak asasi, melalui perbuatan pembiaran (omissionis) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara – negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan[2]. Maka sebenarnya Prinsip keadilan yang dicantumkan dalam Naskah Akademik ini tidak berpihak pada korban tetapi justru ada upaya kriminalisasi.

Kritisi Rumusan

Uniknya dibagian akhir dalam naskah akademik ini telah mengaburkan permasalahan yang hendak disampaikan dengan memberikan beberapa peraturan hukum positif yang dapat digunakan untuk mengatur pornografi.

Tetapi ada beberapa hal yang urgen telah dihilangkan, ini telah menyalahi prinsip penulisan naskah akademik yang harusnya bersifat objektif dan tidak mengaburkan fakta sebagaimana pendapat dari Abdul Wahid (Dirjen PP Depkuham) yakni naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik dan futuristik. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah  pengaturan rancangan undang-undang. Beberapa kelemahan naskah akademik RUU Pornografi adalah

Pertama, dalam beberapa argumen seringkali menggunakan asumsi daripada penunjukkan fakta ilmiah misalkan akhir-akhir ini beberapa kali terjadi kasus pemerkosaan perempuan dibawah umur oleh remaja laki – laki (halaman 6 Bab Kedua), kasus ini terjadi seharusnya tidak dipandang secara parsial semata karena persoalan yang menimpa anak itu bersifat sistemik karena sebenarnya anak dibawah 18 tahun itu belum mengetahui secara sadar dalam penentuan dampak atas perbuatannya termasuk pula dalam pengambilan keputusan. Selain itu minimnya pendidikan seks dalam lingkungan pendidikan formal dan non formal serta pendidikan sensitifitas gender turut mempengaruhi meningkatnya kasus perkosaan. Prinsip perkosaan itu terjadi karena rendahnya penghormatan terhadap hak. Ini sebagai pandangan yang holistik sebagaimana pendapat Abdul Wahid. Selaini itu dalam rumusan naskah akademik menuliskan bahwa bisnis pornografi …berkembang sampai ke pelosok – pelosok pedesaan dengan tujuan tidak terbatas dan target pemasarang yang luas,…pendapat ini tidak disebutkan sumber datanya apakah berdasarkan penelitian. Sehingga nantinya bisa ditelusuri penyebab dari penyebarluasan produk tersebut apakah melalui kecanggihan teknologi atau hal lainnya

Kedua, naskah akademik ini tidak menuliskan mengapa penegakan hukum tidak berjalan secara efektif di lapangan. Seperti tidak berjalannya peran lembaga – lembaga yang telah ada, misalkan KPI dan seterusnya serta peraturan yang telah ada.

RUU dapat Dibatalkan

Sikap parlemen saat ini yang sudah tidak memperdulikan lagi gejolak perdebatan menjelang pengesahan RUU Pornografi, menjadikan tanda tanya besar apakah benar DPR merupakan lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat.  Meskipun pada kesempatan diskusi Azlaini Agus (Fraksi PAN) menegaskan bahwa sebenarnya DPR merupakan lembaga politik yang memiliki kewenangan politis untuk membuat Undang – Undang[3]. Pernyataan ini jelas bertentangan dengan konstitusi sebagaimana Pasal 20 UUD 1945 bahwa membuat UU harus menyertakan eksekutif sehingga pernyataan tersebut telah menafikkan peran eksekutif. Serta semakin mempertegas bahwa intervensi politik dalam RUU ini juga ada.

Proses pembahasan yang tertutup mengesankan bahwa DPR enggan menerima masukan terhadap rumusan yang kontroversi, hal ini ditambah pula dengan sikap alot dari pimpinan Pansus, Balkan Kaplale. Bahkan pernah dalam satu kesempatan RDPU di era RUU APP, kelompok yang kontra diusir dari ruang pertemuan karena dianggap tidak menghormati lembaga DPR, dengan membawa spanduk dan beberapa poster penolakan. Ruh RUU APP masih membayangi RUU Pornografi demikian tegas Neng Dara. Pernyataan tersebut bukan sekedar asumsi mengingat rumusan naskah akademik yang menjadi acuan RUU Pornografi masih bias perspektif serta menyalahi prinsip – prinsip materi dalam penyusunan naskah akademik.

Namun ditengah kegundahan menjelang pengesahan RUU Pornografi, masih ada harapan yakni bahwa kita masih mempunyai dasar aturan tertinggi di negara Indonesia yakni UUD 1945. Yang sangat jelas memberikan perlindungan hak manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari – hari sehingga sebenarnya RUU ini dapat dibatalkan karena bertentangan dengan Konstitusi Pasal 28 J ayat (1) yang dilompati oleh naskah akademik ini. Selain itu ada upaya pembatalan yakni dengan mendesak Presiden RI untuk tidak menandatangani persetujuan bersama pengesahan RUU sehingga RUU ini tidak dapat diajukan kembali dalam Persidangan DPR, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 20 Ayat (3).

Tetapi apabila RUU ini jadi disahkan maka DPR telah menorehkan tinta hitam dalam sejarah politiknya karena telah menodai keragaman yang dimiliki oleh NKRI dengan menjadikannya sebagai negara agama.


[1] Dalam pernyataan Debat Publik 14 Oktober 2008 di Aula Nurcholish Madjid

[2] Mohammad Farid dkk. Kekerasan Seksual: pada anak dan remaja. PKBI DKI-YPSI-UNICEF (1997). Hal 26.

[3] Debat Publik.Op.Cit

0 Responses to “Ketidakjelasan RUU Pornografi : (Menggugat Naskah Akademik Versi DPR)”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Oktober 2008
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 86,197 hits

Flickr Photos

Photonic Symphony

Kuifmees / Crested Tit / Mésange huppée

6922

Lebih Banyak Foto

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: