Archive for the 'Kemerdekaan Pers' Category

Diskusi Panel: Perkembangan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik, Pers Dan Media Dalam R KUHP

Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai.Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang. Selain itu Pers tidak hanya bagian dari instrumen demokrasi tetapi sekaligus juga sebagai penjaga demokrasi

Lanjutkan membaca ‘Diskusi Panel: Perkembangan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik, Pers Dan Media Dalam R KUHP’

Iklan

Seminar Batam: Mengurai Delik Pers Dalam R KUHP

Diskusi dibuka dengan pembukaan dan pendahuluan oleh Eko Maryadi, Pengurus Divisi Advokasi AJI Indonesia. Pembukaan ini sekaligus merupakan perkenalan mengenai materi diskusi untuk peserta sebelum mendengarkan materi inti.

Berbicara mengenai hukum di Indonesia yang diatur dalam KUHP dengan rencana penambahan delik-delik pers secara nasional akan mengancam kemerdekaan pers. Selama ini dengan adanya UU Pers 40 tahun 1999 benturan dengan KUHP telah banyak mengadili pers.

Diskusi yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya untuk membahas mengenai kenapa delik pers masuk ke dalam RUU KUHP. Asmin Patros juga menambahkan seringkali banyak orang menggunakan pasal dalam KUHP seperti pencemaran nama baik untuk mengdili pers yang dianggap tidak sesuai dengan pemberitaan.

Selain pembahasan mengenai delik pers dalam RUU KUHP, Asmin juga mengetengahkan mengenai perlunya hak jawab jika dalam pemberitaan bila dianggap tidak seimbang.

Download proceeding diskusi di sini

KRIMINALISASI DEMOKRASI DALAM RUU KUHP

Oleh Leo Batubara

Adagium politik Lord Acton menyatakan: “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely”. Oleh karenanya Supaya penyelenggara kekuasaan tidak korup, negara-negara demokrasi melindungi persnya dengan konstitusi dan UU dalam tugas mengontrol penyelenggara kekuasaan. Kontrol tersebut diefektifkan lewat penyelenggaraan jurnalisme investigasi. Lalu bagaimana di Indonesia? Terjadi konflik berkelanjutan dimana penyelenggara negara berkecenderungan menolak control pers. Sementara pers professional bersikap: “Tanpa kontrol pers, penguasa-penguasa kita akan terjerumus KKN!”

Download makalah di sini

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERS DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN PERS

Oleh Leo Batubara

Perbandingan pertanggungjawaban hukum antara UU No 11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers, UU No 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan KUHP

Download makalah di sini

Penyelesaian Persoalan Pers Melalui Mekanisme Pers

Oleh Lisya Anggraini

RANCANGAN Undang Undang (RUU) KHUP telah menjadi ‘momok‘ baru bagi kemerdekaan pers. Dengan rangkaian pasal-pasal yang bisa menjerat persoalan-persoalan pers menjadi kasus pidana. Dan pers kembali dibelenggu oleh keadaan-keadaan yang kurang lebih buruknya dari era orde baru untuk menjalankan konsep kemerdekaan dalam menjalankan fungsi dan perannya. Jika zaman orde baru dihantui oleh pencabutan SIUP dan pembredelan, sekarang dikejar oleh jeratan pasal-pasal kriminal.

Download makalah di sini

PENTINGNYA DEKRIMINALISASI PERS DALAM RUU KUHP

Oleh Ampuan Situmeang SH, MH

Adanya delik pers di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengundang protes berbagai organisasi wartawan dan Dewan Pers. Mereka meminta delik atau tindak pidana tentang pers dicabut dari RUU KUHP karena sudah diatur secara khusus dalam UU Pokok Pers nomor 40 Tahun 1999, sesuai asas lex specialis derogate lex generale (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan umum).

Download makalah di sini

Delik Pers dan Bayangan Keengganan Mengawasi Pejabat Publik

Oleh Andreas Pandiangan

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui revisi KUHP sudah pada tahap pengajuan draf RUU KUHP ke DPR. Bagi komunitas pers, draf tersebut mengandung sejumlah soal yang dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers yang merupakan penamaan umum terhadap pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan pers mencakup 61 pasal dalam RUU KUHP. Yang diindikasikan kuat akan membatasi dan mengekang kemerdekaan pers. Sementara pada KUHP, hanya terdapat 37 pasal yang sejenis.

Download makalah di sini


SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Desember 2018
S S R K J S M
« Des    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Blog Stats

  • 106.881 hits

Klik tertinggi

  • Tidak ada

Flickr Photos

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
Iklan