Archive for the 'Kesusilaan' Category

Peradilan Perperspektif Gender pada Kejahatan Seksual: Hambatan dan Tantangannya

Ridwan Mansyur

Dalam Era keterbukaan seperti sekarang ini, Sistem Hukum Nasional belumlah tertata secara menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adapt serta memperhabarui ataupun menyempurnakan peraturan-peraturan warisan hukum colonial maupun hukum nasional yang diskriminatif, sehingga masih dirasakan adanya Ketidakadilan Gender, kenyataan yang terjadi pada proses penegakan dan penyelesaian masalah hukum terdapat keadaaan dimana kepentingan perempuan menjadi termarjinalkan, padahal sesungguhnya dalam teori hukum kepentingan tidaklah berlaku subyektif. Teori hukum tidak pernah mengarah pada penyelesaian masalah-masalah hukum konkret atau mengkategorikan masalah-masalah hukum, melainkan hanya pada upaya mempelajari teknik-teknik dan metode yang digunakan dalam dogmatika hukum dan praktik hukum untuk penyelesaian masalah-masalah hukum.

Namun, dalam perkembangannya dewasa ini teori hukum tidak hanya membatasi diri pada studi atas teknik-teknik dan metode-metode yang digunakan oleh dogmatika hukum, namun juga aspek-aspek lain dari dogmatika hukum menjadi objek telaah kritis, seperti model ilmu dari dogmatika hukum atau gambaran manusia dan masyarakat yang secara implicit ada dalam kontruksi yuridis tertentu, jadi keliru kalau dewasa ini berpendapat bahwa objek studi teori hukum hanya digmatika hukum dan bukan hukum itu sendiri atau kenyataan yuridis.

Download proseding diskusi di sini

Iklan

RUU KUHP Masih Diskriminatif terhadap Perempuan?

Ratna Batara Munti (Pengurus LBH-APIK/Kord. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3))

Pentingnya Hukum Berspektif Perempuan

1. Bagaimana hukum dalam rumusan dan prakteknya berdampak pada perempuan.

2. Mengkritisi asumsi netralitas dan objektifitas hukum.

3. Mengidentifikasi kontribusi hukum dalam mensubordinasikan dan mendiskriminasikan perempuan.

4. Bagaimana hukum selanjutnya dapat digunakan untuk merubah situasi yang tidak menguntungkan perempuan (menjamin akses pada keadilan).

Download proseding diskusi di sini

Diskusi Panel: Pasal-Pasal Diskriminatif dalam RUU KUHP

Ratna Batara Munti (Pengurus LBH-APIK/ dan Kord. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3))

RUU masih lebih dititikberatkan pada ”kepentingan negara/penguasa” ketimbang warga negara dan juga kepentingan ’moral mainstream masyarakat’ ketimbang pemenuhan HAM setiap individu warga negara, sehingga dalam sosialisasinya telah menuai berbagai kontroversi dan penolakan dari kelompok-kelompok masyarakat khususnya yang peduli dengan penegakan demokrasi dan HAM di Indonesia. Khususnya terkait dengan isu perempuan, dalam bab mengenai kejahatan kesusilaan telah dirumuskan delik-delik baru yang bias dan diskriminatif karena menempatkan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai potensial sasaran kriminalisasi seperti pada ketentuan mengenai pornografi dan pornoaksi, larangan prostitusi di jalanan yang sangat bias kelas dan jauh dari perlindungan terhadap korban, dan juga dalam perluasan delik perzinahan yang memberi pembenaran terhadap intervensi negara yang terlalu berlebihan dalam kehidupan privat warga negaranya.

Download proseding diskusi di sini

Notulensi Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Delik Kesusilaan dalam Pembaharuan KUHP

Saya akan mengkritisi RUU KUHP ini dalam 2 bagian:

1. Pengkritisan terhadap struktur desain RUU KUHP

2. Kecocokan perkembangan masyarakat dengan apa yang diatur dalam RUU KUHP ini khususnya bagian kesusilaan dan yang berhubungan dengan perempuan

1. Pengkritisan terhadap struktur desain RUU KUHP. Waktu saya membaca apa yang diberikan panitia kepada saya mulai dari awal sampai akhir, saya merasa tersekat dan sesak nafas. Itu adalah reaksi yang langsung terjadi setelah membacanya. Ada 2 alasan mengapa ini terjadi :

a. Saat negara ini diproklamasikan, ada percakapan antara Soekarno dengan salah satu anggota persiapan kemerdekaan. Bung Karno meminta anggota itu mendefinisikan apa yang disebut kemerdekaan .Anggota itu mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah pada saat setiap manusia Indonesia sudah merdeka. Nah Bung Karno mengatakan kalau kita menunggu setiap rakyat Indonesia merdeka maka kita tak akan pernah merdeka. Yang perlu sekarang adalah kemerdekaan politik mendirikan negara yang akan memerdekaan setiap individu yang ada dalam negara itu. Ini secara sejarah.

Download proseding diskusi di sini


SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Oktober 2018
S S R K J S M
« Des    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Blog Stats

  • 105.244 hits

Klik tertinggi

  • Tidak ada

Flickr Photos

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
Iklan