Archive for the 'Tindak Pidana Lingkungan' Category

Diskusi Panel: “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RUU KUHP”

Pembukaan dari Asep:

Assalamu’alaikum wr. Wb. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucakan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir hari ini. Diskusi Panel ini adalah proses lanjutan dari seminar yang telah berlangsung dari pagi hari tadi, dengan keynote spaker Ibu Harkristuti Harkrisnowo dan Bapak Barda Nawawi Arif. Sekarang kita akan masuk pada tema-tema revisi, dan di Panel A ini kita akan membahas mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dalam RKUHP. Sudah ada tiga orang narasumber yang hadir disini, yaitu DR. Bapak Suparto Wijoyo dari Universitas Airlangga, Bpk Rino Subagyo -Direktur ICEL kemudian tim peneliti dari HuMa sendiri yang nanti diwakili oleh Sdr. Bernadinus Steny. Saya informasikan bahwa Bpk. Sony Keraf dengan sangat menyesal telah membatalkan kesediaannya untuk menjadi pembicara satu hari sebelum acara ini dengan alasan ada rapat di DPP PDIP. Jadi itulah situasinya, padahal kita berharap sekali Pak Sony bisa memberikan informasi legislasinya tentang RKUHP ini, bagaimana konfigurasi politiknya di DPR. Tapi saya kira kehadiran tiga narasumber kita di depan ini, tetap akan memberi makna tersendiri dalam diskusi kita hari ini.

Download proseding diskusi di sini

Iklan

Catatan Expert Discussion: Tindak Pidana Lingkungan dan SDA dalam R KUHP dan UU Sektoral

Rikardo (Moderator):

Dari pemaparan para periset maka kita bisa mengutip beberapa pernyataan

maupun pertanyaan-pertanyaan penting, yang membutuhkan jawaban maupun masukan, terutama dari kedua narasumber ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: Dari berbagai kategori sanksi pidana, umumnya peneliti bisa mengklasifikasikannya ke dalam sistem pemidaaan biasa, seperti delik materil maupun formil. Tetapi ada satu jenis sanksi pidana yang terjadi karena seseorang tidak memiliki/melengkapi ijin administratif tertentu.

Download proceeding diskusi di sini

Catatan FGD: Tindak Pidana Lingkungan dalam R KUHP

Sekilas Tentang Korporasi

Korporasi menurut pemerintah sangat penting, karena itu diberi banyak kemudahan. Kemudahan menimbulkan banyak kejahatan tetapi sulit dibuktikan secara hukum Sebagian besar pelaku kejahatan dalam berbagai UU adalah individu bukan berupa badan hukum

Download proceeding diskusi di sini

Catatan Diskusi Tindak Pidana Lingkungan

Bahrun:

Tahun 2001 di Sibalaya terjadi banjir badang. Ternyata ada pemilik modal yang bekerja sama dengan pemerintah desa. Pemilik modal kemudian membeli chin shaw diberikan ke masyarakat yang untuk mengadu masyarakat sehingga menjadi konflik horizontal. Melihat UU ini saya melihat bahwa UU ini memang dibuat untuk kepentingan penguasa

Download proceeding diskusi di sini

Catatan FGD: Tindak Pidana Lingkungan

Prof. Sahmunir (Guru Besar Pidana FH UNAND)

KUHP sudah satu abad lebih. Sudah banyak yang ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Pidana materil telah ketinggalan jaman, sementara pidana formilnya sudah direvisi tahun 1981. Dalam KUHP lama karena jiwanya adalah dibingkai oleh spirit Belanda maka urusan agama dan adat tidak dimasukkan ke dalam kitab tersebut. Dalam RUU KUHP yang baru ini hendaknya persoalan budaya, agama dan adat juga harus dimasukkan karena itu adalah jiwa masyarakat kita. Atau RUU KUHP yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. UUPA, Kehutanan, Perkebunan juga harus masuk dalam RUU KUHP karena persoalan-persoalan itu tidak hanya terdapat dalam UU sektoral tersebut tetapi juga adalah persoalan hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Nah soal-soal yang tidak tertulis ini harusnya diakomodasi dalam RUU KUHP.

Download Proceeding Diskusi  di sini

Catatan FGD: Tindak Pidana Lingkungan dan SDA dalam R KUHP dan UU Sektoral

Filsafat apa yang berada di balik usaha memasukkan pidana LH ke dalam RUU KUHP ? Filsafat hubungan manusia dengan sumber daya alam selama ini ada tiga, yakni ecopulism, ecodevelopmentalis dan ecofasis. Ecofasis hanya untuk lingkungan hidup, ecopopulis demi kepentingan manusia (antroposentris), ecodev SDA untuk pembangunan. Yang terakhir ini yang kita jalani saat ini. Saat ini sinyal ekonomi lebih mudah ditangkap daripada kepentingan lingkungan. Jika meminjam konsep Talcott Parsons mengenai subsistem dalam masyarakat maka bisa dilihat bahwa kepentingan ekonomi merupakan yang terutama. Ketika ekonominya berubah maka semua kepentingan yang lain juga ikut bergeser. Parson mengungkapkan dalam hal itu mengungkapkan dua hal yakni power dan relasi. Power ekonomi jauh lebih kuat dari yang lain. Tetapi di sisi lain dari segi struktur nformasi atau relasi maka budaya jauh lebih kuat dari Ekonomi.

Download proceeding diskusi di sini


SURVEY

Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui?
1) Ya
2) Tidak
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan?
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

SURVEY

Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP
1) Perlu
2) Tidak Perlu
3) Tidak Tahu

View Results
Make your own poll

Archieves

Calender

Februari 2018
S S R K J S M
« Des    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Blog Stats

  • 97,111 hits

Flickr Photos

Guest Book

Banner

Aku Nggak Korupsi

Blogger Anti Korupsi

Dilarang Korupsi

Online Chat

RSS Tempo Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
Iklan